TATIYE.ID (GORUT) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu meminta agar penghapusan PTT atau tenaga honorer dapat dipertimbangkan kembali.
“Menurut saya penundaan pemberlakuan ini tentu sangat penting. Pasalnya kita harus dapat mementingkan kondisi daerah/kabupaten-kota di Indonesia yang tidak sama kondisi lokal, tantangan, masalah maupun potensinya,” Jelas Thariq pada Rapat Kerja Nasional ke-XIV APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) di Bogor, Minggu (19/6/2022).
saat diberikan kesempatan menjadi pembicara pada pembahasan penundaan penghapusan PTT yang menjadi salah satu pembahasan pada Rapat Kerja Nasional ke-XIV itu, Thariq juga nengharapkan agar wacana penghapusan pegawai honorer ini benar – benar dikaji kembali sesuai data yang menjadi dasar penghapusan tersebut.
“Jika memang hal ini langsung diterapkan, tentu hal itu juga akan berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan. Selain itu juga kitapun akan dihadapkan dengan berbagai banyak masalah di lapangan nanti,” ucapnya.
Thariq juga menambahkan, selain memperjuangkan nasib para honorer yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo Utara, iapun tak lupa memperjuangkan RUU Pesisir dan Kepulauan yang menjadi usul inisiatif DPD-RI dan diperjuangkan oleh ASPEKSINDO.
“Ada dua poin yang saya sampaikan pada Rapat Kerja Nasional ke-XIV APKASI ini, sehingganya sayapun berharap hal ini dapat diakomodir oleh pemerintah pusat,” tandasnya. (*)
