TATIYE.ID (DEPROV) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail meminta penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo lebih bijaksana lagi dalam mengeluarkan Kebijakan.
Adapun pernyataan tersebut merujuk pada kebijakan larangan wisuda bagi SMA/SMK/SLB yang telah dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, Ismail Pakaya beberapa waktu terakhir.
Erwin mengatakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Penjagub tersebut dianggap kurang bijak dan hanya sepihak, karena menurutnya kebijakan tersebut juga sangat berdampak pada para pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Gorontalo.
“Kita tahu bersama kalau acara wisuda satu keluarganya bapak, ibu, kakak, adik itu semua jahit baju, disini pelaku UMKM karawo juga laku, penjahit juga laku seperti itu dan juga aksesoris-aksesoris,” ungkap Erwin saat ditemui awak media di Depan Ruangan Komisi III, Senin (26/06/2023).
“Jangan sampai cuma ada keluhan satu dua tiga taruhlah banyak orang yang mengeluh, tapi kemudian membunuh usaha-usaha mikro teman-teman UMKM, jadi ketika bikin suatu kebijakan yang mematikan usaha lain dari orang-orang menurut saya itu tidak bijak.” sambungnya.
Sebagai Anggota DPRD, Erwin mengaku dirinya telah mendapat banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait kebijakan dari Penjagub tersebut. Oleh karena itu, Erwin meminta agar Penjabat Gubernur lebih bijaksana lagi dalam mengeluarkan kebijakan dengan memikirkan dampak pada masyarakatnya.
“Bapak Gubernur lebih hati-hati dalam setiap mengeluarkan kebijakan karena saya ingatkan lagi bapak sekarang adalah Gubernur bukan Staf Ahli Menteri, jadi harus berpikir memberi keputusan memberi surat edaran dan larangan itu secara komprehensif tidak boleh hanya sepihak,” tandasnya.