Tatiye.id– Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Zainudin Pedro Bau meminta pemerintah daerah Bone bolango untuk memaksimalkan aksi jangka pendek, menengah dan panjang dalam menanggulangi bencana hidrometeorologi dibone bolango
Ini urusan prioritas, mengingat daerah kita termasuk wilayah paling rawan bencana
” Tren bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir badang, angin puting beliung, terus mengalami peningkatan di wilayah bone bolango bayangkan saja belum 2 minggu di kecamatan bone dihantam lagi bahkan sudah merembet ke kecamatan lain diwilayah bone pesisir kondisi ini sungguh sangat mengkwatirkan” Ujar Pedro Bau, Selasa (31/7).
Olehnya dirinya meminta kepada Pemkab Bone Bolango sesegera mungkin melalui pemerintah provinsi mengusulkan kepemerintah pusat agar penanganan banjir di wilayah Bone Bolango dimasukan pada prioritas Rencana Aksi Nasional Pemerintah Pusat
” Pihak eksekutif harus segera mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi agar bisa dimasukkan pada prioritas rencana aksi Nasional pemerintah pusat”, tegasnya
Ketua DPD II Golkar Bone Bolango tersebut menuturkan jika penyelesaian bencana banjir di Bone Pesisir diserahkan ke pusat maka dari sisi penganggaran akan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait yaitu KemenLHK, Kementan, KemenPUPR , Kemendesa, KKP, Pemprov Pemkab dan pihak lain.
” Pekerjaan harus dikeroyok bersama tidak bisa kita hanya mengandalkan APBD Bone Bolango” tambah Ketua Golkar Bone Bolango ini
Kita lihat sampai saat ini penangananya masih dilakukan secara sektoral, ad hoc, dan bersifat sesaat berdasarkan tugas pokok fungsi dari masing-masing instansi sehingga kinerja pengelolaan banjir tidak bisa optimal, padahal banjir ini merupakan fenomena saling terkait antara aspek lingkungan,aspek sumber daya alam dan aspek sosial budaya.
Oleh karena itu, cara pandang kita dalam menanggulangi banjir dan longsor tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif dan terintegratif baik dari daerah hulu, daerah tengah, maupun daerah hilir,
“Dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat , pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, untuk sama-sama bekerja sama”. Ujarnya dengan nada tegas.