POHUWATO – Ketegangan mewarnai lingkungan Universitas Pohuwato (UNIPO) pasca pelantikan pejabat struktural baru.
Sehari setelah prosesi pelantikan digelar, sekelompok mahasiswa menggelar aksi demonstrasi yang berujung pada penyegelan ruang rektor.
Aksi tersebut diduga dipicu oleh provokasi oknum dekan Fakultas Teknik, dan beberapa yang menolak kebijakan reshuffle jabatan.
Rektor Universitas Pohuwato, Dr. Gretty S. Saleh, S.Ip., M.Si. menegaskan, proses reshuffle merupakan bagian dari langkah penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja fakultas, bukan tindakan yang bersifat personal.
“Kami melakukan evaluasi terhadap beberapa pejabat struktural berdasarkan kinerja dan kebutuhan lembaga. Sebelum pelantikan, kami sudah mengundang dekan Fakultas Teknik untuk membicarakan hasil evaluasi itu. Namun, yang bersangkutan justru menyampaikan akan ada aksi mahasiswa,” kata Grety, Rabu (28/10/2025).
Menurut Rektor Gretty, langkah reshuffle adalah hal wajar dalam tata kelola perguruan tinggi. Ia menyesalkan adanya upaya menggiring mahasiswa untuk terlibat dalam persoalan jabatan.
“Kampus bukan arena politik jabatan. Kami sangat terbuka terhadap aspirasi, tetapi harus melalui mekanisme yang benar. Mahasiswa bisa menyampaikan pendapatnya lewat jenjang program studi, naik ke dekanat, dan kalau belum ada solusi baru dibawa ke rektorat. Ini tiba-tiba demo tanpa pemberitahuan, bahkan sampai menyegel ruang rektor. Itu tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.
Rektor juga memastikan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
“Kami akan undang mahasiswa yang ikut demo itu. Jika terbukti melanggar tata tertib kampus atau terlibat dalam penyegelan, akan ada sanksi aksdemik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa diketahui menyuarakan penolakan terhadap reshuffle jabatan di tingkat fakultas. Salah seorang peserta aksi bahkan menyatakan bahwa mereka tidak ingin ada pergantian pejabat di lingkungan fakultasnya.
“Kami menolak adanya reshuffle di jajaran fakultas kami, karena kami merasa belum ada alasan yang jelas untuk pergantian itu,” ujar salah satu aksi.
Namun, pihak rektorat menilai tuntutan mahasiswa tersebut tidak relevan dengan mekanisme pengelolaan universitas. Jabatan struktural di fakultas merupakan kewenangan penuh pimpinan universitas berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan kelembagaan, bukan hasil konsultasi dengan organisasi mahasiswa.
Lebih jauh, Rektor Gretty juga menyinggung soal penyegelan ruang fakultas yang sempat terjadi sebelum aksi mahasiswa berlangsung.
Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa penyegelan tersebut dilakukan oleh sejumlah oknum dosen yang juga menolak keputusan reshuffle.
“Jadi, ini sudah jelas ada rangkaian tindakan yang berhubungan. Ada penolakan dari beberapa dosen, lalu muncul aksi mahasiswa yang membawa isu yang sama. Ini sedang kami dalami lebih lanjut,” jelasnya.
UNIPO, kata Rektor Gretty, berkomitmen menjaga stabilitas akademik dan memastikan setiap kebijakan dijalankan secara profesional.
“Kami tidak akan menoleransi tindakan yang mengganggu ketertiban dan merusak nama baik institusi. Kampus harus tetap menjadi tempat belajar, bukan arena kepentingan kelompok atau individu,” tegasnya.
Hingga kini, pihak universitas tengah melakukan langkah klarifikasi dan investigasi internal terhadap dugaan keterlibatan oknum dosen maupun dekan dalam penggerakan massa mahasiswa.
