TATIYE.ID – Keberadaan pasar rakyat modern Butu yang tak kunjung beroperasi menuai kritik dari berbagai kalangan.
Kali ini salah satu aktivis Frengki Uloli mendorong kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun memeriksa langsung.
“Anggaran untuk bangun pasar itu bisa jadi actual loss. Dan tindak pidana korupsi itu yang menjadi alat ukur adalah kerugian keuangan negara/perekonomian negara,” ungkap Frengki Uloli kepada awak media Tatiye.id, Kamis (9/9).
Lebih lanjut dirinya menuturkan perencanaan dalam pembangunan harusnya dibuat secara berkelanjutan dan harus mempertimbangkan lokasi strategis. Apalagi yang berhubungan dengan fasilitas umum berupa pasar.
Selain itu, para pedagang sebelumnya telah terbiasa dengan pasar yang ada sekarang.
“Membangun pasar tanpa melihat ekosistem pendukung, hanya akan menghasilkan monumen-monumen tak bermanfaat,” tegasnya
Dirinyapun berharap APH segera memanggil pihak-pihak terkait pembangunan pasar ini, termasuk juga DPRD.
“Kerugian keuangan negara tidak hanya dilihat dari salah konstruksi tapi aspek sosiologis juga masuk yaitu pemanfaatannya. Aspek historis juga masuk yaitu prosedur perencanaannya,” tuturnya.
Pemeriksaan, lanjut dia, dapat dimulai dari proses perencanaan, regulasi yang mendukung tata ruang pasar, pelaksanaan konstruksi sampai dengan pemanfaatan pasar.