TATIYE.ID (PEMKOT) – Pembangunan Kota Baru yang merupakan salah satu program Pemerintah Kota Gorontalo yang dibiayai dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini mengalami perubahan.
Penyesuaian kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum dana PEN Kota Gorontalo, antara Wali Kota Gorontalo, Marten Taha dengan pimpinan PT. SMI selaku pengelola dana PEN, Rabu (01/12/2021) di Jakarta.
“Tadi saya dengan direktur PT. SMI melakukan penandatanganan adendum perjanjian pinjaman dana PEN. Adendumnya yaitu tentang program Pembangunan Kota Baru” ujar Wali Kota Gorontalo, Marten Taha.
Dibatalkannya program Pembangunan Kota Baru ini lantaran estimasi waktu penyerapan anggaran dana PEN yang akan membiayai proyek tersebut cukup sempit. Dimana, PT. SMI hanya memberikan waktu sampai tahun 2022. Sementara, untuk pembangunan kota baru membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun.
“Saya hanya diberi sampai tahun depan. Sedangkan pembangunan kota baru ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, paling tidak tiga tahun. Yaitu pembebasan lahan untuk pembangunan kota baru ini. Lahannya ada sekitar 30 Hektare, tapi proses pembebasan lahan memakan waktu yang banyak, sehingga kita tidak bisa menyerap anggarannya sesuai syarat PT. SMI” katanya.
Marten menambahkan, Pembangunan Kota Baru ini diperuntukan relokasi permukiman masyarakat yang tidak berkesesuaian. Diantaranya yang tinggal di bantaran sungai yang berdampak banjir.
Lantas program apa yang akan menggantikan pembangunan kawasan kota baru tersebut? Dengan gaya bahasanya Wali Kota Gorontalo dua periode itu menjawab, kegiatan pembangunan kota baru akan digantikan dengan dua program, yaitu pembangunan infrastruktur dan untuk sektor kesehatan.
“Infrastrukturnya itu, peningkatan jalan dan rehabilitasi drainase. Sedangkan untuk kesehatan akan dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pengadaan alkes di RS Aloei ,,,”
“Alhamdulillah, usulan yang selama kurang lebih enam bulan kita urus itu, mereka setujui semua” imbuhnya.
Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan infratsruktur dan kesehatan ini akan menggunakan biaya yang dialokasikan untuk pembangunan kota baru, yakni kurang lebih Rp 66 Miliar.
“Rp 36 M untuk infrastruktur, drainase kira-kira Rp 4 sampai 5 Miliar, dan untuk RSAS sekitar Rp 24 M” tandasnya. (**)