TATIYE.ID (POLITIK) – Perhelatan politik 2024 saat ini menjadi hal menarik untuk diperbincangkan. Terlebih dalam pembicaraan Pemilihan Gubernur Gorontalo 2024 mendatang. Menariknya, sampai dengan saat ini belum ada partai secara terang terangan siapa calon gubernur. Kecuali PPP, yang mengusung Nelson Pomalingo sebagai papan satu. Itupun Nelson belum menyatakan secara pribadi bahwa dirinya siap bertarung.
Memang terlalu dini untuk membicarakan Pilgub. Belum lagi, ketika salah satu partai mengusung figur harus disertai dengan jumlah kursi di DPRD Provinsi Gorontalo yang sepadan. Jika sepadan, tentulah partai tersebut bisa mengusung figur sendiri tanpa harus koalisi.
Ketua Lembaga Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo, Fanly Katili, S.Pd., S.H menilai, jika berbicara Pilgub belumlah saatnya. Para politisi masih harus berjuang di Pileg terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket bertarung di Pilgub November 2024 mendatang.
“Jika mereka (bakal calon gubernur) ingin bertarung di Pilgub, ya tergantung dari kursi DPRD provinsi dong. Para calon gubernur yang akan bertarung harus memastikan dulu presentase jumlah perolehan kursi partai yg akan mereka tunggangi dalam pertarungan pilgub nanti,” kata pria yang akrab dengan sebutan Fanka itu pada tatiye.id Jumat (13/1/2023)
Fanka menambahkan, nama nama seperti Nelson Pomalingo, Hamim Pou, Marten Taha, Elnino Mohi, merupakan ketua ketua partai yang secara rasional dijagokan oleh partainya sendiri untuk bertarung di Pilgub mendatang, apalagi saat ini mereka masih punya kekuasaan dan dianggap sebagai petahana. Jika itu terjadi, kata Fanka mereka harus bertarung dipileg provinsi dulu mendedikasikan dirinya untuk memperoleh kursi 20% dari jumlah kursi di DPRD provinsi.
Nama nama ini harus menjaminkan diri di DPRD Provinsi Gorontalo sebanyak mungkin untuk memenuhi persyaratan itu. Karena hal itu adalah pembuktian secara de fakto bahwa mereka layak atau tidak untuk diusung ke pilgub nanti.
“Contoh, Marten Taha yg kini sebagai Wali Kota Gorontalo, apakah masih mau untuk bertarung di DPRD provinsi dengan menggaransikan diri bahwa dirinya mampu membawa kursi Golkar dengan jumlah yang signifikan dari dapil Kota Gorontalo? Begitu juga Rachmat Gobel yang kini di gadang sebagai calon gebernur dari NasDem, berani tidak untuk merelakan dirinya ‘turun gunung’ guna bertarung di DPRD provinsi dari Dapil Bone Bolango dengan memborong kursi NasDem ke DPRD provinsi, atau mungkin Hamim Pou yang bisa jadi menggantikan posisinya bertarung di DPRD provinsi jika Rahmat Gobel tetap dipertahankan untuk DPR RI,,,”
“Begitu juga dengan Nelson Pomalingo, ketua DPW PPP, juga Bupati Gorontalo 2 periode yang sampai pada Pileg nanti memimpin Kabgor. Mau tidak untuk bertarung di DPRD provinsi?,” tandas Fanly.
Lantas apakah semua petahana ini mereka berani tidak untuk melakukan itu? Termasuk Rachmat Gobel yang kemungkinan masih dilema apakah tetap bertahan menjadi tokoh nasional dengan jabatannyabWakil Ketua DPR RI ataukah turun gunung ingin menjadi penguasa di daerah sendiri?
Strategi ini memang terlihat ‘konyol’ bagi ketua ketua partai. Tapi kenyataannya Pilgub bergantung pada hasil pemilihan legislatif 2024 mendatang.