TATIYE.ID (DPRD BONEBOL) – Meningkatnya aktivitas tambang atau usaha pengelolaan hasil tambang (tromol) di lingkungan masyarakat tengah menjadi perhatian dari beberapa lembaga hingga pemerintah setempat.
Meskipun usaha tromol ini telah menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat yang memumpuni, namun persoalan perizinan selalu menjadi yang terpenting dan tidak dapat diabaikan dari aktivitas tambang itu sendiri.
Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango, Sofyan Wahidji usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Selasa (26/03/2024).
Dalam wawancara tersebut, Sofyan telah menegaskan urgensi perizinan untuk aktivitas tambang sebagai langkah krusial dalam menjaga kesehatan lingkungan area tambang.
Menurutnya, adanya regulasi yang kuat akan membantu pemerintah mengontrol dan memastikan bahwa kegiatan tambang dilakukan secara bertanggung jawab serta mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan yang akan disebabkan oleh limbah tambang.
“Namanya usaha tromol maupun tong itu tetap harus melaksanakan pengurusan izin ini yang paling utama, karena kalau dia sudah berizin otomatis namanya juga lingkungan atau pembuangan limbah harus mengikuti mekanisme daripada aturan yang berlaku”, kata Sofyan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sofyan juga sejalan dengan aduan/laporan dari pihak LSM pemerhati lingkungan yang khawatir akan pembuangan limbah material tambang yang ditakutkan akan mempengaruhi lingkungan sekitar.
Untuk nantinya memperkuat aturan yang ada, Ketua Komisi II itu mengatakan bahwa pihaknya telah sepakat akan membentuk tim kerja untuk meninjau langsung dilapangan usaha tromol dan pembuangan limbah serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perizinan dan pembuangan limbah tambang.
“Ini yang kami Pemerintah Daerah akan usahakan kedepan, tujuan kami akan membantu masyarakat karena banyak yang bergantung hidupnya di usaha pertambangan ini”, pungkasnya.
