TATIYE.ID (DEPROV) – Fraksi Nasdem Amanat DPRD Provinsi Gorontalo memberikan beberapa rekomendasi tambahan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo terhadap APBD tahun 2020.
“Walaupun telah menghasilkan rekomendasi dalam rapat paripurna, akan tetapi, kami dari fraksi Nasdem Amanat juga menyerahkan rekomendasi tambahan di dalam paripurna tersebut,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem Amanat, Yuriko Camaru usai paripurna LKPJ Gubernur, Kamis (6/5/2021).
Menurut Yuriko, Rekomendasi tambahan diberikan, karena dari 23 poin rekomendasi yang dihasilkan tim Pantia Khusus (Pansus) DPRD tidak semua rekomendasi dari Fraksi Nasdem Amanat dituangkan dalam hasil pembahasan tim Pansus.
“Salah satu contoh dari hasil temuan tim Pansus, bahwa ada penambahan anggaran APBD induk di salah satu dinas, khusus untuk sarana dan prasarana, dari Rp11 miliar menjadi Rp17 miliar. Menurut Kabag Keuangan, anggaran itu diambil dari dana PEN. Akan tetapi berdasarkan LKPJ, sumber dari dana PEN itu untuk infrastruktur jalan, jembatan dan Irigasi, bukan untuk sarana dan prasarana perkantoran,” tegas Yuriko yang juga Wakil Ketua Tim Pansus.
Temuan lainnya sebut Yuriko, proktor (pengawas utama) di salah satu SKPD. Dimana kegiatan dan serapan anggarannya telah mencapai 100 persen . kendati demikian, berdasarkan keterangan LKPJ, program tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya penundaan.
“Kami juga menemukan penganggaran untuk salah satu Radio itu sangat luar biasa besar. kami tau bahwa, di peraturan itu hanya mewajibkan satu radio pemerintah yang ada di wilayah Provinsi. Pertanyaannya, apakah RRI itu bukan bagian daripada Provinsi ?. Sedangkan anggaran yang tercatat dalam LKPJ untuk radio tersebut sebesar Rp1,1 miliar,” tutur Yuriko.
Hal ini kata Yuriko akan berimbas pada pembangunan yang ada di provinsi Gorontalo, terutama untuk penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota. Bahkan ia menilai, anggaran pemerintah untuk LKPJ tahun 2020 itu lebih banyak dihabiskan untuk perencanaan.
“Lebih baik anggaran itu untuk mencover seluruh masyarakat miskin, utamanya untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga kedepan, kami mengharapkan pemerintah mampu memilah dan memilih mana yang lebih diutamakan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*)