TATIYE.ID (DEPROV) – Insiden terbakarnya kantor bupati Pohuwato akibat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para penambang di Pohuwato menimbulkan banyak keprihatinan dari sejumlah pihak pemerintahan hingga masyarakat.
Pasalnya kejadian yang terjadi di bulan september tersebut menimbulkan sejumlah kerusakan mulai dari properti hingga bangunan, hal ini mengakibatkan seluruh pekerjaan para pegawai menjadi terhambat, untuk itu perlu dilakukan pembangunan gedung baru.
Namun pembangunan tersebut diduga mengalami kendala dalam hal anggaran yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato hanya mampu menganggarkan 50 juta untuk pembangunan ulang tersebut.
Hal ini telah terungkap saat rombongan tim Dapil VI DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan reses ke lokasi kebakaran yang juga melakukan peninjauan secara langsung.
Melihat minimnya anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan, Oktohari selaku ketua rombongan mengatakan anggaran tersebut hanya akan mampu membiayai pembongkaran, sementara bangunan tersebut memerlukan infrastruktur yang baru.
“Tidak cukup biayanya, untuk sekaligus membangun yang baru, mengapa harus dibangun yang baru karena jika hanya akan dilakukan rehab maka dikemudian hari kualitas bangunannya akan tidak bagus” jelas Oktohari, Selasa (31/10/2023).
Maka untuk itu, Oktohari menekankan bahwa perealisasian pembangunan gedung baru ini memerlukan bantuan dana dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, menurutnya ini penting dilakukan mengingat kantor bupati merupakan ikon sentral dari fungsi pemerintahan untuk melayani publik.
“Mari bersama-sama membantu pemulihan pembangunan kantor bupati pohuwato, tidak hanya dukungan dari pemerintah provinsi saja, namun juga dari pemerintah pusat seperti Kemendagri hingga kepedulian dari perusahaan tambang terkait”, tutupnya.
