TATIYE.ID (KABGOR) – Puluhan mahasiswa turun ke jalan mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk serius mengurusi permasalahan banjir yang saat ini sering terjadi. Selasa (22/11/2022).
Adapun beberapa lokasi yang menjadi titik aksi mahasiswa seperti di bawah Pakaya tower (Menara Limboto), Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Gorontalo.
Dalam aksi itu, tuntutan mahasiswa dari Universitas Gorontalo (UG) dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) itu antara lain, evaluasi pemerintah daerah upaya penanggulangan banjir, menuntut pemerintah daerah segera memperbaiki infrastruktur jembatan dan drainase, mendesak pemerintah daerah mengevaluasi kinerja BPBD, serta mengevaluasi perkembangan proyek Drainase oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Pemda dibanjiri pujian, masyarakat mengalami kebanjiran,” tulis mahasiswa dalam pamflet.
Selain itu, dalam orasinya salah satu mahasiswa mengungkapkan bahwa diwilayah Kecamatan Tibawa selalu menjadi langganan banjir sehingga menurut mahasiswa pemerintah tidak serius menanggapi bencana banjir yang terjadi.
Sepanjang Kecamatan Tibawa selalu merasa cemas karena hujan. Mereka merasa tidak pernah di perhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo,” ucap presiden BEM Universitas Gorontalo dihadapan para anggota DPRD.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Sekertaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir mengatakan bahwa Pemda selalu berupaya banjir yang terjadi.
“Pemda terus memperhatikan banjir di Kabupaten Gorontalo, berupaya untuk menurunkan banjir. Data menunjukkan 7 tahun lalu, setiap hujan lebat ada 14 kecamatan yang mengalami banjir. Saat ini sesuai data yang kami ambil di BPBD itu tinggal 6 yang mengalami banjir itu artinya Pemda selalu memperhatikan banjir,” ujar Roni pada mahasiswa.
Dirinya menambahkan, bahwa saat ini pihaknya masih dalam pembahasan APBD antara Banggar dan TAPD guna membahas APBD 2023.
“Kami hari ini eksekutif dan legislatif itu membahas strategi penanganan banjir di 2023. Sudah dibahas di DPRD ada 24 sungai yang harus dinormalisasi. Pencegahan bagian hulu kita laksanakan. Kebijakannya adalah dikemiringan tertentu untuk menanam jagung. Kami sudah koordinasi dengan BWS untuk melaksanakan penanaman pohon besar dibagian hulu sungai,” tutup panglima ASN itu.
