TATIYE.ID (GORONTALO) – Sejak 21 tahun pisah dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Provinsi Gorontalo dinilai belum bisa menunjukkan semangat dan tujuan dalam membangun daerah.
Pasalnya, hingga saat ini postur APBD Provinsi, Kabupaten/Kota di Gorontalo masih relatif kecil, sehingga belum bisa memenuhi target.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, saat menggelar konfrensi pers di Aston Hotel Kota Gorontalo, Kamis (1/9/2022)
“Saya bicara apa adanya. Bahwa postur APBD Provinsi Gorontalo masih berkisar 1,7 triliun. Belum lagi 6 kabupaten/kota yang postur APBD nya hampir sama juga. Hal ini menunjukan bahwa semangat dan tujuan membangun daerah sejak pisah dari Sulut, belum tercapai,” tegasnya.
Mendagri menjelaskan, filosifi daerah otonomi bertujuan untuk membangun kemandirian fiskal yang ditandai dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentunya lebih besar dari dana transfer pusat.
“Jika melihat komposisinya saat ini lebih besar anggaran yang diandalkan dari dana transfer, yakni 75% dibandingkan dengan apa yang diperoleh dari PAD yang hanya berkisar 25%. Dan ini menjadi koreksi kita bagi pihak eksekutif, legislatif dan para pemangku kebijakan di daerah” katanya.
Jika hal tersebut terus menerus terjadi kata Mendagri, tentu dinamika pendapatan nasional pasti akan berkurang. Sehingga bisa berdampak terhadap pembangunan Gorontalo yang masih mengandalkan dana transfer dari pusat.
“Kami berharap, pemangku kebjakan di daerah bisa melakukan koreksi dan bisa mengevaluasi hal ini. Perlu melakukan upaya kreatif dalam mengembangkan PAD. Kemudahan izin berusaha juga jangan dipersulit. Supaya lapangan kerja banyak yang terbuka …,”
“Disamping itu belanja APBD harus fokus, khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan. Agar SDM nya terus membaik. Dengan SDM yang unggul, maka SDA yang melimpah di Gorontalo, bisa dimaksimalkan dalam mendongkrak perekonomian daerah,” tutupnya. (**)