TATIYE.ID (PEMPROV) – Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, kembali memaparkan 10 program prioritas sebagai bahan evaluasi kinerja di hadapan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemaparan tersebut berlangsung di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).
Dalam presentasinya, Rudy memaparkan capaian dan langkah strategis terkait inflasi, stunting, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), layanan publik, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, ia juga menjelaskan perkembangan sektor kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan daerah, perizinan, hingga kesiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah tingkat pengangguran di Gorontalo. Rudy menyebut, pada triwulan pertama Februari 2024, tingkat pengangguran mencapai 3,05 persen. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah provinsi telah menyiapkan beberapa langkah, di antaranya:
- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 melalui Surat Keputusan Gubernur.
- Program pemagangan dalam negeri dengan target 200 pekerja dan luar negeri sebanyak 150 pekerja.
- Pelatihan pencari kerja dengan alokasi dana dari APBD untuk 30 orang dan APBN untuk 144 orang.
- Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TKDV) untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan perusahaan.
- Kerja sama antara P4MI Gorontalo dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran asal Gorontalo.
“Kami ingin memastikan bahwa semua langkah ini dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Rudy.
Rudy juga menyampaikan kesiapan Gorontalo dalam menghadapi Pilkada 2024. Ia memastikan bahwa logistik Pilkada sudah 100 persen tersedia, termasuk pelaksanaan apel kesiapan kampanye beberapa hari lalu.
Terkait BUMD, Rudy menegaskan komitmen pemerintah untuk membangkitkan peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Kami tetap fokus pada empat hal yang diamanahkan Pak Mendagri, yaitu pengendalian inflasi, penurunan tengkes (stunting), penurunan kemiskinan ekstrem, dan menjaga stabilitas politik daerah terkait Pilkada,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Rudy didampingi oleh Sekretaris Daerah Gorontalo, Sofian Ibrahim, Kepala Badan Keuangan Provinsi, Sukril Gobel, serta Inspektur Provinsi, Misranda Nalole. Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan di Gorontalo.