TATIYE.ID – Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Gorontalo masa khidmat 2023-2027. Agenda ini digelar di Aula Asrama Haji, Kota Gorontalo, Sabtu, (8/7/2023).
Ismail menyampaikan keprihatinannya karena hingga saat ini PWNU Gorontalo belum memiliki kantor yang representatif. Sebagai orang nomor satu di Gorontalo meski hanya dalam kurun waktu satu tahun, ia berjanji akan membangun kantor PWNU tahun depan.
“Kalau anggota DPRD ada pokir (pokok pikiran), maka saya sebagai Penjabat Gubernur hanya satu “pokir” saya, tahun depan PWNU Gorontalo harus sudah punya kantor,” janji Penjagub.
Ismail menyebut di Provinsi Sulawesi Utara yang minoritas muslim, PWNU memiliki kantor dengan gedung tiga lantai. Ia membandingkan dengan Provinsi Gorontalo dengan mayoritas muslim tapi tak punya kantor PWNU. Ia akan merasa gagal jika sampai akhir kepemimpinannya nanti kantor itu belum berdiri.
“Saya bilang saya malu dengan Sulawesi Utara (Sulut). Kita Gorontalo yang mayoritas muslim, kantornya tidak ada, yang ada hanya tanahnya PCNU Kota Gorontalo, kata pak Ketua. Mudah-mudahan sebelum saya berakhir 12 Mei 2024, saya akan meninggalkan hibah untuk pembangunan kantor PWNU Provinsi Gorontalo,” tambahnya.
Peran PWNU Gorontalo dinilai penting untuk keagamaan, politik, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. NU sebagai pilar dan konsensus kebangsaan sebagaimana dimandatkan dalam Muktamar NU tahun 1984 dan 1989.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh NU, baik yang ada di struktur maupun di luar struktur, untuk menjaga kondusitifitas di daerah yang kita cintai jelang Pemilukada serentak. Tidak akan jalan program pemerintah, tidak akan jalan program kegiatan PWNU manakalah daerah kita tidak kondusif,” harapnya
Ketua PWNU Provinsi Gorontalo Ibrahim T. Soreh menyebut, melalui Muskerwil ini akan dikukuhkan 19 lembaga NU yang akan melaksanakan program – program kehormatan berdasarkan tugas dan fungsi masing masing lembaga. Ini diharapkan menjadi mitra yang kuat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
