TATIYE.ID (GORONTALO) – Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah. Kegiatan tersebut dihadiri 48 penjabat kepala daerah yang terdiri dari lima gubernur dan 43 bupati/wali kota, yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6/2022).
Rakor dengan Penjabat ini dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama, para penjabat mendapat pengarahan dari Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Mendagri Tito Karnavian.
Arahan Menko Polhukam Rakor ini untuk membekali para penjabat kepala daerah agar tampil sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, mendorong penjabat mampu menjaga kebijakan pemerintah pusat, sehingga selaras dengan daerah. Pemerintah hendak membuktikan kualitas para penjabat tersebut, apakah lebih baik dari kepala daerah sebelumnya, atau justru sebaliknya.
“Kita sudah membekali agar mereka menjadi lebih baik, menjaga stabilitas politik di daerah, pembangunan ekonomi, kohesivitas sosial, dan sebagainya,” kata Mahfud.
Mahfud menambahkan, para penjabat kepala daerah perlu mendukung program priotas nasional dan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa persoalan juga perlu diwaspadai para penjabat, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kewaspadaan ini perlu diperhatikan, apalagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dirinya tegas melarang para penjabat kepala daerah memihak calon tertentu.
“Sekarang coba dibuktikan bahwa penjabat-penjabat yang ditunjuk itu justru bisa lebih baik,” tambahnya.
Hal lainnya disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian. Mendagri meminta para penjabat kepala daerah memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan, untuk menjalankan program pemerintahan yang baik di daerahnya. Momentum ini perlu dimanfaatkan para penjabat kepala daerah untuk menjadi role model sosok kepala daerah.
“Karena mereka bukan dipilih rakyat, jadi tidak ada biaya politik, ini harus dimanfaatkan oleh mereka, momentum untuk mereka berprestasi juga, mengembangkan karier,” terang Mendagri
Selain itu, penjabat kepala daerah juga dapat pengarahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Dilanjutkan dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, jaksa Agung, ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Adapun tema Rakor tersebut, yakni “Peran Penjabat Kepala Daerah dalam Menjamin Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, yang Transparan dan Akuntabel dalam Mendukung Program Kebijakan Strategis Nasional serta Pemulihan Ekonomi Nasional”.