TATIYE.ID (PEMPROV GORONTALO) – Dalam upaya meminimalisir potensi tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat sistem pembayaran berbasis digital. Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menegaskan bahwa setiap pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini sepenuhnya menggunakan sistem non-tunai.
Pernyataan ini disampaikan Rudy dalam puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang berlangsung di Gorontalo Provincial Convention Center (GPCC), Kota Gorontalo, Selasa (3/12/2024).
“Kami terus memperbaiki sistem untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Salah satu langkah konkret yang kami lakukan adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai, termasuk melalui e-Procurement dan e-Purchasing,” ungkap Rudy.
Rudy menjelaskan bahwa digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menjadi elemen penting dalam mencegah korupsi. Dengan sistem ini, setiap transaksi tercatat secara transparan, mengurangi peluang manipulasi anggaran.
“Banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa alokasi anggaran yang besar dapat menjadi celah korupsi jika tidak diawasi dengan ketat,” ujar Rudy.
Ia menambahkan bahwa penggunaan teknologi digital adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Selain penguatan sistem pembayaran, Rudy menyoroti pentingnya penguatan lembaga pengawas, pemberantasan pungutan liar, dan pendidikan anti korupsi. Menurutnya, pendidikan sejak dini bagi peserta didik merupakan langkah fundamental dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat.
“Pemerintah harus terus mengedepankan upaya preventif, mulai dari penguatan lembaga pengawas hingga edukasi bagi generasi muda. Ini adalah investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang bebas korupsi,” jelas Rudy.
Rudy juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mencegah korupsi. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini, jika diimplementasikan dengan baik, cukup efektif untuk menutup celah korupsi.
“Dengan regulasi yang ada, saya menilai upaya pemerintah provinsi dalam mencegah korupsi sudah cukup baik. Namun, kita tidak boleh lengah dan harus terus berinovasi,” imbuhnya.
Rudy berharap langkah-langkah yang telah diambil ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Melalui komitmen ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo bertekad menjadikan Hakordia 2024 sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan transparansi di semua lini pemerintahan.
