TATIYE.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih Anugerah Meritrokrasi tahun 2023 yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Yogyakarta, Kamis (7/12/2023).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto kepada Kepala BKD Zukri Surotinojo yang mewakili Instansi Pemprov Gorontalo.
Tak tanggung-tanggung, Pemprov Gorontalo meraih predikat Sistem Merit ‘Sangat Baik’ dengan nilai 327. Selain itu, Indeks Kualitas Pengisian JPT Pemprov mendapat predikat ‘Baik’ dengan nilai 88,8.
“Alhamdulillah ini adalah hadiah ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-23 dari seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini juga adalah bukti komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Bapak Pj Gubernur yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh ASN Pemprov Gorontalo untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan kompetensi masing-masing agar kerja birokrasi benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Zukri dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Zukri tidak mudah meraih capaian seperti saat ini, mengingat tantangan dan dinamika birokrasi banyak mengalami perubahan.
“Banyak sekali tantangan dan hambatan yang kita hadapi. Semua tentu sangat memahami bagaimana birokrasi menghadapi berbagai kepentingan yang ada dan kadang dilematis untuk mengambil sebuah keputusan,” ucapnya.
“Terkadang kita harus menerima konsekuensi jika sebagian ada yang tidak suka, benci bahkan marah dengan kebijakan manajemen ASN yang harus kita lakukan sesuai amanat Undang-undang,” imbuhnya.
Kendati demikian, Zukri tak menampik bahwa masih ada kendala yang perlu segera dituntaskan untuk mencapai performa sistem merit yang lebih optimal.
“Yang masih menjadi kendala sejauh ini adalah sinergi dari semua unit kerja terkait karena sistem merit ini adalah pekerjaan keroyokan, maka butuh sinergi yang lebih konkrit agar beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan dapat terwujud, terutama penerapan Manajemen Talenta,” bebernya.
“Reformasi birokrasi masih menjadi PR pemerintah, sementara ASN adalah aset yang sangat vital dan menjadi mesin utama birokrasi. Untuk itu pengelolaan manajemen ASN mutlak harus berdasarkan sistem merit untuk menghindari intervensi politik, KKN dan diskriminasi,” tandas Zukri.