TATIYE.ID (PEMKOT) – Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan pada bulan Agustus nanti program kegiatan yang dibiayai dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mulai digulirkan.
Hal ini terungkap pada rapat efektivitas pemanfaatan dana PEN di Kota Gorontalo, secara virtual, Kamis (22/07/2021).
Kepala Bapppeda Kota Gorontalo, Meydi N. Silangen menjelaskan bahwa keterlambatan pemanfaatan dana pinjaman daerah tersebut dikarenakan adanya penyesuaian item kegiatan yang mengalami perubahan.
“Perubahan itu yakni rencana untuk melaksanakan pembangunan kota baru. Pihak PT. SMI memberikan estimasi waktu penyerapan anggaran dana PEN yang akan membiayai proyek tersebut cukup sempit,” ujarnya.
Ia menerangkan, pihak yang ditunjuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai pengelola itu, hanya memberikan waktu sampai tahun 2022. Sementara, untuk pembangunan kota baru tersebut membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun.
“Kita tidak mampu melakukan efektivitas pelaksanaan kota baru sampai tahun 2022. Karena kota baru ini berkatian dengan pengadaan tanah. Setelah kami melakukan review melibatkan kantor pertanahan, selesainya bisa sampai 2024. Sementara waktu yang diberikan, maksimal penyerapan anggarannya harus tuntas pada tahun 2022. Otomatis tidak mungkin dilaksanakan,” ungkap wanita yang akrab disapa Novi itu.
Lantas anggaran pembangunan kota baru ini akan dialihkan ke mana? Meydi menjawab, dananya akan diarahkan untuk membiayai enam program yang tak kalah pentingnya. Enam program itu adalah peningkatan jalan Lupoyo Cs, perbaikan saluran seluruh kecamatan dalam rangka penanganan genangan air dan banjir, perbaikan PJU yang akan digantikan ke LED termasuk sarana prasarana lainnya.
“Kemudian usulan penambahan jumlah Damkar, armada kebersiahan akan ditambah, dan yang terakhir penambahan Alkes di RSAS untuk penanganan Covid,” imbuhnya.
Menurutnya, usulan enam program itu, telah disetujui oleh DJPK dan PT. SMI. Dan pihaknya kata dia akan menindaklanjuti hal ini dengan OPD terkait berdasarkan arahan Wali Kota Gorontalo Marten Taha.
“Alhamdulillah usulan ini disetujui DJPK dan SMI. Sehingga tadi, arahan pak wali dalam rangka efektivitas, besok kita tindak lanjut dengan OPD terkait ,,.”
“Karena sebelum mencairkan dana itu, kita akan melakukan review dengan Inspektorat. Termasuk membahas isi dalam perjanjian, karena adanya perubahan kegiatan. Itu yang pertama. Yang ke dua adalah persiapan dokumen review. Kita upayakan sebelum 4 Agustus sudah selesai. Jika sudah selesai kita akan langsung kirim dokumen hasil reviewnya,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan, pada rapat evaluasi yang dilangsungkan secara virtual itu, DJPK dan PT. SMI juga melakukan evaluasi dana efektif yang sudah ditransferkan ke RKUD sebesar Rp 38 Miliar.
Terkait hal itu, kata Novi, pihaknya menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini belum ada penarikan. Karena pihaknya menargetkan minggu k tiga Agustus semuanya sudah jalan.
Sebenarnya, lanjut Novi, sudah ada beberapa kontrak yang selesai dan dalam persiapan SPP. Yang belum selesai tinggal pengadaan Alkes di RS Otanaha.
“Kemarin sudah dilakukan review oleh Inspektorat terhadap beberapa kegiatan usulan terkait dengan Alkes. Tapi, setelah dilakukan pendalaman, tim medik mengusulkan ada beberapa alkes yang harus diganti. Otomatis dipending lelangnya. Tapi tidak lama lagi akan kembali dilelang karena lewat e-Cataloq. Jenis kegiatannya tetap sama, hanya alkes yang beda,” tutupnya. (**)