Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato melaksanakan Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu terkait pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam rangka transformasi layanan primer yang dibuka Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kafe Oma, turut dihadiri Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Ny. Risnawati Adam Ali, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pohuwato, Suriyati Datau R. Abdjul, dan pimpinan OPD, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan itu juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Gorontalo.
Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor guna memperkuat enam standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
“Kita perlu membangun kolaborasi yang kuat antar-sektor. Enam SPM ini harus benar-benar kita jalankan dan dievaluasi secara berkala.
Saya berharap kegiatan ini dapat disosialisasikan di berbagai kesempatan agar masyarakat lebih memahami pentingnya layanan Posyandu,” tegas Iwan.
Ia juga menambahkan bahwa jika masyarakat rutin memanfaatkan Posyandu setiap bulan, maka kebutuhan akan program pengecekan kesehatan gratis dapat diminimalisir.
“Karena di Posyandu semuanya sudah diperiksa secara rutin. Ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Selanjutnya ertemuan koordinasi ini diharapkan Wabup Iwan menjadi momentum untuk memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas desa dalam mendukung transformasi layanan primer di Kabupaten Pohuwato.
Wabup Iwan Adam juga tak lupa menyampaikan bahwa kehadirannya saat ini untuk mewakili Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbunga yang saat ini masih mengikuti kegiatan di luar daerah.
Sebelumnya, dalam laporan kegiatan, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato, Fidi Mustafa, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas Posyandu kini berpedoman pada regulasi terbaru yang menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa, sesuai ketentuan dalam Permendagri no 13 tahun 2024.
Ia menyebutkan bahwa Posyandu telah menetapkan enam standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan.
“Sejak awal, Posyandu merupakan milik desa dengan tiga layanan dasar: kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Kini, melalui transformasi layanan primer, sektor kesehatan telah menetapkan pendekatan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai bagian dari peningkatan layanan kepada masyarakat,” jelas Fidi Mustafa.
