Pemda Kabgor Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Gaji 13, THR, dan TPP

TATIYE.ID (KABGOR) – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo menegaskan tidak ada pemotongan gaji 13, THR, dan TPP ditengah ributnya persoalan pemotongan gaji tersebut dinilai hanya keliru memahami poin-poin dari hasil rapat rutin TAPD, Senin (3/4/2023) lalu.


Kepala Bagian (Kaban) Keuangan Hariyanto Manan menjelaskan melalui pesan singkat yang disampaikan Kadis Kominfo, Safwan Bano, pembayaran THR tahun 2023 sebagai berikut:

1. Filosofi pembayaran THR dan gaji 13 tahun 2023 sesuai PP 15/2023 adalah wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

2. Kebijakan THR dan gaji 13 tahun 2023 oleh TAPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan adalah sebagai berikut:

a. THR/Gaji 13 sebesar 50% dari semua komponen.

b. TPP THR/Gaji 13 sebesar 50%.

3. Pembayaran THR 50% dan TPP THR 50% dimulai hari ini Senin tanggal 10/4/2023.

4. Kebijakan pembayaran diatas tidak mempengaruhi pembayaran TPP bulanan SKPD.

”Jadi tidak ada istilah pemotongan THR/gaji 13 50%. Yang ada adalah pembayaran THR/gaji 13 disesuaikan ketersediaan kas pemda,” pungkas Kadis Kominfo.


Sekertaris Daerah, Roni Sampir juga menegaskan bahwa THR akan dibayarkan 100% apabila ketersediaan kas daerah.

”Artinya untuk tahap 1 ini diberikan 50%. Jika nanti kemudian ada ketersediaan kas, maka Pemda akan mmbayarkan full THR dan gaji 13 100%,” ucapnya.

Bahkan Mantan Kadis Kominfo dalam akun Facebook pribadinya Haris Tome menulis. Kebijakan itu, jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo maka masih lebih dimaklumi apa yang ditempuh oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

”Karena di daerah lain yang ada di Gorontalo ini, ada yang membayarkan THRnya 100% tetapi TPP nya 0% bahkan TPP bulanannya belum dibayar dari Bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023,” tulisnya.


Selain itu, salah satu aktivis di Kabupaten Gorontalo, Yosep Ismail juga mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah.

”Tepat itu kebijakan daerah. Kalau ada yang protes, TPP tidak usah bayar, tapi THR bayar full,” ucapnya.

Exit mobile version