TATIYE.ID (GORONTALO) – Pemerintah Daerah dan 23 Satuan Kerja (Satker) vertikal di Provinsi Gorontalo menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021. DIPA dan TKDD 2021 diserahkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di ballroom Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Kamis (3/12/2020).
“DIPA dan TKDD tahun 2021 ini diserahkan lebih awal dengan tujuan agar dampak dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat karena APBN menjadi salah satu instrumen utama dalam menggerakkan perekonomian di masa pandemi Covid-19,†kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.
Secara nasional, belanja APBN tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 triliun, serta TKDD sebesar Rp795,5 triliun.
Alokasi belanja APBN tahun 2021 untuk Provinsi Gorontalo ditetapkan sebesar Rp10,6 triliun. Distribusi dari volume belanja negara tersebut masing-masing sebesar 39,11 persen atau Rp4.17 triliun melalui belanja pemerintah pusat di daerah, serta 60,89 persen atau sebesar Rp6,49 triliun dialokasikan melalui TKDD.
“Kucuran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Gorontalo sangat besar, saya minta seluruh jajaran pemerintah daerah agar menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan tepat sasaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran harus terus dijaga,†tegas Idris.
Idris menambahkan, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dana Transfer ke Daerah tahun 2021 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional melalu pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
Sedangkan pengalokasian Dana Desa akan difokuskan untuk pemulihan perekonomian desa dengan memperkuat kesinambungan program padat karya tunai, memberdayakan UKM dan sektor usaha pertanian, dan mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital.
“Dalam arahannya pada penyerahan DIPA beberapa waktu lalu Bapak Presiden menginstruksikan agar belanja negara dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Beliau meminta pelaksanaan APBN 2021 dilakukan sedini mungkin, untuk lelang harus sudah dimulai pada Desember ini, demikian pula bantuan sosial harus mulai disalurkan pada awal Januari,†pungkasnya. (*)