TATIYE.ID (BONEBOL) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menerbitkan surat edaran bernomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tentang pendataan pegawai non-ASN.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Mahfud MD selaku menteri yang bertanggung jawab meminta setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.
Menyikapi ini Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Zainudin Pedro Bau meminta kepada pemda melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bone Bolango dalam proses pendataan ini benar-benar transparan tanpa kolusi dan nepotisme.
Salah satunya untuk mengantisipasi itu dengan mengadakan data base honorer yang harus diuji publik kembali. Mengingat selama ini banyak terindikasi tenaga bodong dalam setiap seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selalu dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.
“Ada yang terdaftar sebagai honorer namun yang bersangkutan tidak bekerja tapi sebaliknya ada yang sudah belasan tahun bekerja tapi namanya tidak ada dan setelah ikut seleksi justru yang baru masuk ini yang lulus ironis lagi yang lulus kebanyakan bukan putra daerah lagi kasihan hak mereka direbut siluman,” kata Pedro.
“Kalau perlu pemerintah melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam validasi data untuk mencegah honorer siluman masuk, tidak ada tempat bagi honorer siluman di Bone Bolango,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Bone Bolango ini.
