TATIYE.ID (DEPROV) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menolak adanya politik uang pada perhelatan pesta demokrasi atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada 19 April 2025 di Kabupaten Gorontalo Utara.
Ia menegaskan bahwa proses demokrasi harus berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, tanpa adanya praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu.
“Saya berharap bisa menolak adanya politik uang di PSU ini, jangan sampai ada praktik bayar-membayar,” harap Ridwan, (2/4/2025).
Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika masyarakat diberikan kebebasan penuh dalam menentukan pilihan mereka.
Tidak hanya itu, politisi partai Nasdem ini juga mengingatkan, politik uang tidak hanya mencederai prinsip pemilu yang jujur, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dalam jangka panjang.
Selain isu politik uang, Ridwan juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi dalam PSU, yakni potensi rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
Ia menilai bahwa pemilih cenderung lebih bersemangat dalam pemilihan utama dibandingkan dengan PSU, sehingga perlu ada langkah strategis untuk meningkatkan antusiasme mereka.
“Jangan lupa, tugas kita adalah mendorong partisipasi pemilih karena PSU ini berbeda dengan pemilihan utama. Antusiasme bisa menurun, apalagi bagi pemilih yang bekerja di kota,” katanya.
