TATIYE.ID (GORUT) – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte heran atas keputusan BPJS dalam penonaktifan BPJS kesehatan untuk aparatur desa.
“Menurut kami keputusan BPJS untuk menonaktifan aparatur desa dalam kepesertaan BPJS Kesehatan ini tentu merupakan suatu bentu ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah daerah,” ucap Matran, Jumat (8/7/2022).
Selain itu lanjut Matran, iapun sebelumnya mengetahui bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan kontrak dengan BPJS, serta iuran yang ditanggung pemerintah sudah dianggarkan selama setahun.
“Iya yang kami tahu, anggarannya ada, dan itu selama setahun sekaligus untuk pembayaran utang kemarin. Justru saat ini kami kaget terjadi persoalan ini,” katanya.
Matran juga menegaskan, pelayanan kesehatan tersebut seharusnya tetap dilaksanakan, walaupun terinformasi untuk beberapa bulan belum dibayarkan.
“Seharusnya pelayanannya harus tetap dilaksanakan, walaupun demikian terdapat informasi – informasi tentang pembayaran yang belum dilaksanakan,” jelasnya. (*)