TATIYE.ID (GORUT) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sedang mengalami krisis kepedulian. Hal itu terlihat dari cara mengatasi normalisasi sungai yang ada di Kecamatan Anggrek.
“Hari ini Gorut saya nilai krisis kepedulian, dimana pemerintah tidak peduli dan tidak peka,” jelas Lukum.
Lukum berharap kepada pemerintah untuk tidak menunda-nunda dalam mengatasi persoalan ini hanya karena instansi lain yang dianggap belum terlalu penting.
“Sungai yang berada di Kecamatan Anggrek ini tentu perlu kita ketahui sudah sejak lama merusak fasilitas daerah, dalam hal ini seperti jalan, pasar, termasuk rumah – rumah penduduk,” ucap Aleg dua periode ini.
“Kita harus bisa sendirikan mana yang urgen dan mana pula yang tidak. Jangan digabungkan keduanya, sehingga tidak mengakibatkan dampak kepada yang urgen,” tegasnya.
Politisi senior Golkar ini meminta kepada bupati agar tidak mengikuti gaya kepemimpinan lama yang dianggap lambat.
Pasalnya pada rapat LKPJ beberapa waktu lalu, DPRD telah menanyakan perihal dokumen tentang lingkungan tersebut, namun hal itu disampaikan masih berada di meja bupati.
“Walaupun satu paket pada pilkada kemarin, namun saya berharap tidak mengikuti gaya lama. Sehingga hari inipun harus ditunjukkan ke masyarakat, bahwa sosok Thariq Modanggu merupakan sosok yang berjiwa muda, dan memiliki langkah cepat,” harapnya.
Normalisasi sungai ini terdapat anggaran Rp40 juta yang diambil dari Pokok Pikiran (Pokir). Namun sungai tersebut kata Lukum tidak bisa dinormalisasi ketika dokumen lingkungannya belum ada.
“Hari ini kita sudah mempunyai anggaran, bahkan kawasan pun sudah dibebaskan dari kawasan manggrove. Akan tetapi kendalanya saat ini hanya tinggal dokumen lingkungan saja,” tandasnya. (*)