Rapat Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo bersama mitra kerja. (foto salsayusuf/Tatiye.id)
TATIYE.ID (DEPROV) – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo gelar rapat kerja bersama mitra teknis, Rabu (7/1/2026).
Agenda tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus pembahasan rencana kegiatan tahun 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Gorontalo itu dihadiri oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (BWSS II) Gorontalo, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo, serta Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Gorontalo.
Ketua Komisi III, Espin Tulie menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk menilai capaian pekerjaan tahun sebelumnya serta mengidentifikasi persoalan yang masih ditemukan di lapangan.
Ia mengungkapkan, masih terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan secara optimal. Bahkan, kata Espin, sejumlah kegiatan yang ditangani dalam skema jangka pendek masih memerlukan penanganan lanjutan jangka menengah dan panjang.
“Berdasarkan temuan dilapangan, masih banyak pekerjaan yang belum tuntas. Penanganan jangka pendek juga membutuhkan kelanjutan jangka menengah yang memerlukan koordinasi dan komunikasi bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Komisi III juga menyoroti pemanfaatan daerah irigasi (DI) yang dinilai tidak sesuai peruntukan. Espin menyebut, terdapat jaringan irigasi yang seharusnya diperuntukkan bagi persawahan, namun justru dimanfaatkan untuk perkebunan.
Melalui rapat kerja tersebut, Espin Tulie berharap dapat dirumuskan solusi – solusi konstruksi guna meningkatkan kinerja, koordinasi dan kolaborasi antara DPRD dan mitra kerja, termasuk dalam peningkatan kualitas pekerjaan pada tahun berjalan.
Kepala BPJN Gorontalo, Akmizal memaparkan capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dengan anggaran yang dikelola lebih dari Rp 501 miliar. Ia menyampaikan bahwa realisasi kegiatan hampir sepenuhnya tercapai.
“Untuk tahun 2026, alokasi anggaran BPJN Gorontalo menurun menjadi Rp 188,3 miliar dan difokuskan pada pekerjaan reguler yang saat ini telah memasuki tahapan lelang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasubag Tata Usaha BP2JK Gorontalo, menyampaikan bahwa realisasi kegiatan tahun 2025 mencapai 97,4 persen dari total 50 paket pekerjaan yang terkontrak.
Lebih lanjut, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sunber Daya Air BWSS II, Haris Djafar juga mengungkapkan bahwa danau limboto tidak mendapat alokasi anggaran.
