TATIYE.ID (GORONTALO) – Penanganan kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Provinsi Gorontalo membutuhkan kerja sama banyak pihak. Hal ini berkaca dari operasi gabungan yang pernah dilakukan oleh Balai Gakkum KLHK wilayah Sulawesi pada 2023.
Kala itu, pengamanan hutan di Boliyohuto melibatkan unsur-unsur penting dari pemerintahan dan militer. Sinergi ini terbukti efektif dalam menutup lubang-lubang tambang ilegal yang merambah kawasan hutan produksi.
Instansi yang terlibat mulai dari seksi wilayah III Manado hingga UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) wilayah VI. Kehadiran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi garda terdepan dalam menilai tingkat kerusakan lahan.
Dukungan dari Polisi Militer Angkatan Darat Gorontalo dan Polda Gorontalo memberikan jaminan keamanan bagi tim di lapangan. Hal ini penting mengingat lokasi PETI seringkali dijaga oleh oknum-oknum tertentu.
Selain itu, keterlibatan Kejaksaan Tinggi Gorontalo memastikan bahwa proses hukum pasca-operasi berjalan sesuai aturan. Penuntutan terhadap para pelaku diharapkan bisa memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya.
Pola kolaborasi seperti tahun 2023 ini diharapkan dapat diterapkan kembali pada awal tahun 2026. Masyarakat percaya bahwa hanya dengan kekuatan gabungan, aktivitas PETI yang menggunakan alat berat bisa dihentikan.
Tanpa adanya sinergi, penertiban hanya akan bersifat sementara dan para pelaku akan kembali saat petugas pergi. Oleh karena itu, komitmen bersama dari seluruh instansi di Gorontalo sangat dinantikan publik. (***)
