
TATIYE.ID (GORUT) – kolaborasi lintas partai justru menjadi barang langka yang paling dibutuhkan rakyat. Karena itu, sinergi yang ditunjukkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Lukum Diko dan Windra Lagarusu, patut dicatat sebagai praktik politik yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.
Hal itu sebagaimana ditunjukan oleh dua kader terbaik Golkar dan PKS ini di selah – selah kesibukannya, (9/02/2026)
Perbedaan latar belakang partai seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling meniadakan. Sebaliknya, perbedaan itu mestinya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Dalam konteks inilah, kerja bersama Lukum Diko dan Windra Lagarusu memperlihatkan bahwa politik dapat ditempatkan sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar arena kompetisi elektoral.
Sebagai wakil masyarakat Kecamatan Anggrek dan Monano, keduanya menunjukkan kesadaran bahwa amanah rakyat jauh lebih besar dibanding kepentingan kelompok atau simbol-simbol politik. Dalam berbagai forum resmi, mulai dari pembahasan di tingkat komisi, Badan Anggaran, hingga fungsi pengawasan di lapangan, keduanya kerap berada dalam satu garis perjuangan.
Sejumlah isu strategis terus didorong secara konsisten, mulai dari peningkatan infrastruktur dasar, penguatan pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, perhatian terhadap sektor perikanan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi bagian penting dari agenda bersama yang terus disuarakan.
Redaksi menilai, kolaborasi ini menghadirkan pesan penting bagi praktik politik lokal bahwa keberpihakan pada rakyat tidak mengenal batas partai. Rakyat Anggrek dan Monano tidak membutuhkan wakil yang sibuk membangun citra, melainkan figur yang hadir, mendengar, dan berani memperjuangkan kebutuhan riil masyarakat di ruang-ruang pengambilan kebijakan.
Lebih dari sekadar kerja bersama, sinergi ini menjadi penanda bahwa politik yang dewasa lahir dari kesediaan untuk menekan ego dan mengedepankan kepentingan bersama. Jika pola kolaboratif semacam ini terus dijaga dan diperluas, maka DPRD tidak hanya akan menjadi arena perdebatan, tetapi benar-benar menjadi rumah perjuangan rakyat.(*)



















