TATIYE.ID (DEPROV) – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menerima audiensi dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Gorontalo pada Rabu (16/4/2025).
Audiensi strategis tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum yang merata hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pimpinan DPRD ini menjadi wadah penting untuk membahas sejumlah agenda prioritas Kanwil, utamanya terkait penguatan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berbasis desa.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo memaparkan berbagai inovasi yang tengah dikembangkan.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah inisiatif mendorong pembentukan LBH yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa.
Tujuannya, agar persoalan hukum skala kecil dapat segera ditangani di tingkat lokal tanpa harus menunggu proses pengadilan yang panjang dan melelahkan.
Thomas Mopili mengapresiasi gagasan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah maju yang sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Gorontalo, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan.
Menurutnya, keterbatasan akses terhadap layanan hukum selama ini menjadi hambatan utama dalam pencapaian keadilan yang menyeluruh.
“Mereka membawa sejumlah program baru yang sangat potensial untuk dikolaborasikan, termasuk program berbasis desa terkait Lembaga Bantuan Hukum,” kata Thomas.(*)
