Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo bersama BNN Provinsi Gorontalo di ruang kerja ketua Deprov. (foto Hms)
TATIYE.ID (DEPROV) – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, bersama Wakil Ketua III, Sulyanto Pateda, menerima audiensi Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Brigjen Pol. Sri Bardiyati, di ruang kerja Ketua DPRD, Senin (3/11/2025).
Dalam pertemuan itu, Thomas menegaskan komitmen DPRD untuk memperkuat dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba di daerah. Ia menilai peredaran narkotika di wilayah perbatasan Gorontalo Utara sudah mengkhawatirkan.
“Anggaran saat ini memang terbatas, tapi DPRD akan dorong penambahan supaya program BNN bisa berjalan maksimal. Gorontalo sudah termasuk daerah rawan, minimal harus ada pos jaga di perbatasan,” ujarnya.
Thomas juga memastikan DPRD siap memberi dukungan penuh jika program BNN masuk dalam usulan prioritas pemerintah provinsi pada pembahasan anggaran mendatang.
Sementara itu, Brigjen Pol. Sri Bardiyati mengungkap, keterbatasan anggaran membuat target pengungkapan kasus narkoba di Gorontalo turun drastis dari 18 kasus pada 2025 menjadi dua kasus di 2026. Dari 729 desa di Gorontalo, terdapat 12 desa yang masuk kategori bahaya narkoba.
BNN juga tengah mendorong program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), namun baru tujuh desa yang sudah menjalankannya.
“Kami berharap dukungan DPRD dan pemerintah daerah agar program IBM bisa diperluas,” kata Brigjen Sri Bardiyati.
Melalui audiensi ini, DPRD dan BNN sepakat memperkuat sinergi dan mendorong peningkatan dukungan anggaran dalam menekan peredaran narkoba di Gorontalo.
