Rapat Forkompinda digelar di Aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo. (foto hms)
TATIYE.ID (DEPROV) – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo yang diperluas di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (15/1/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, dan jajaran perangkat daerah terkait sebagai upaya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Agenda awal rapat membahas kesiapan Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu Pertambangan, dengan fokus pada peningkatan sinergi pengawasan dan penindakan aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan daerah, merusak lingkungan, dan memicu konflik sosial.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menekankan pentingnya dukungan regulasi yang kuat, kejelasan kewenangan, serta penegakan hukum yang tegas dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
“Penanganan persoalan pertambangan harus dilakukan secara terkoordinasi, terukur, dan berlandaskan hukum yang jelas agar memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujar Thomas.
Pada agenda berikutnya, forum turut membahas permasalahan lahan Bandara Djalaluddin Gorontalo yang dinilai strategis karena perannya sebagai infrastruktur vital pendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Politisi Golkar ini mendorong penyelesaian persoalan lahan secara komprehensif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain agenda utama, rapat Forkopimda diperluas juga menjadi wadah penguatan koordinasi dan komunikasi antar pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan program strategis pemerintah daerah.
