TATIYE.ID (BoneBol) – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan apel kerja perdana tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pimpinan OPD, Camat, Kepala Sekolah dan Kepala Desa, di halaman Kantor Bupati, Senin (2/1/2023).
Dalam apel kerja perdana ini para Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango menandatangani kontrak kinerja tahun 2023 dan penyerahan Piagam Penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI kepada 17 desa mandiri yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Merlan S. Uloli dan Sekretaris Daerah Ishak Ntoma.
Wakil Bupati Merlan S. Uloli mengatakan kontrak kinerja yang ditandantangani oleh para Kepala Desa, yaitu kinerja penurunan angka kemiskinan.
Ia menuturkan tahun 2022 hal yang sama sudah dilakukan bahkan diintervensi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda di masing-masing wilayah.
“Tetapi pada kenyataannya itu semua tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, sesuai yang tertera di dalam poin-poin kinerja yang ditandatangani itu. Alasannya karena bahwa penandatanganan itu terlambat sebelum penyusunan anggaran di desa lewat Dana Desa,” kata Merlan.
Olehnya itu, Merlan mengungkapkan sebelum Bupati Hamim Pou berangkat umroh, beliau telah mengingatkan kontrak kinerja ini ditandatangani segera sebelum penyusunan dana desa itu ditetapkan.
“Jadi ini menjadi perhatian Kepala Desa dan juga dihadirkan para Camat. Ini komitmen dan tanggungjawab yang harus ditaati,” ungkap Wabup.
Apalagi Bone Bolango Kata Merlan, satu-satunya daerah yang menjadi pilot project tematik reformasi birokrasi penurunan kemiskinan. Tentunya dari hasil komitmen Pemkab Bone Bolango sebagai pilot project penurunan kemiskinan ini akan dievaluasi pada tahun 2024.
”Bappeda, Pemdes, Camat, Kades ini harus kita sama-sama menurunkan angka kemiskinan,” tegas Merlan.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Merlan menambahkan, ia akan memantau hal ini dan nanti sebagaimana rencana di awal tahun 2023 ini akan dilaksanakan rapat koordinasi bersama semua stakeholders terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah.
“Untuk diketahui oleh semua pimpinan OPD bahwa semua kegiatan maupun program di masing-masing OPD wajib hukumnya harus berdampak pada penurunan kemiskinan. Saya sudah titip sama Bappeda dilihat RKA yang sudah dibuat. Yang tidak ada kegiatan untuk penurunan kemiskinan harus disampaikan, solusinya apa,” ujar Merlan.
Dengan hal ini, orang nomor dua di Bone Bolango itu, berharap angka miskinan bisa diturunkan. Dari tahun 2021 bisa menurunkan angka kemiskinan 0,25%, tahun 2022 ini akan dievaluasi.
“Tahun 2023 ini kita berharap bersama-sama turun lagi, dan tahun 2023 ini kita semakin gencar lebih kencang untuk menurunkan kemiskinan ini karena ini menjadi issue nasional,” pungkasnya.