TATIYE.ID (GORUT) – Wakil Ketua DPRD Gorut Hamzah Sidik Djibran menegaskan dirinya siap memimpin ataupun perang dengan Buol terkait persoalan tapal batas yang menghubungkan Gorontalo Utara dan Sulawesi Tengah.
Mengingat, sebelumnya Pemdah Sulteng ataupun Buol membuat narasi bahwa tidak terjadi kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai persoalan tapal batas ini.
Hamzah saat ditemui oleh beberapa awak media di ruang kerjanya menyampaikan bahwa persoalan tapal batas ini tentu kita harus paham betul bahwa suasana keamanan di Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Buol, Sulawesi Tengah dalam kondisi yang sangat aman.
“Tentu di sini saya mengharapkan untuk jangan ada klaim-klaim setelah pertemuan dari kemendagri yang nantinya itu dapat menimbulkan polemik. Maka dari itu sayapun demikian mengecam keras Pemda Buol, khususnya Wakil Bupati Buol yang sampai dengan hari ini juga masi mempertanyakan hasil daripada pertemuan antara Gubernur Sulteng, Gubernur Gorontalo dan Pemda Buol serta Pemda Gorut di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin,” ujar Hamzah kepada beberapa awak media saat di wawancarai, Senin (28/6/2021).
Politisi senior Golkar ini mengatakan, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Sulteng di Kemendagri itu bukan dalam rangka sesuatu yang resmi. Dan perlu diketahui bahwa itu hanyalah silaturahminya mereka di sana.
“Jika ingin melakukan pertemuan resmi bersama tentu jangan lakukan di rumah dinas jabatan, silakan lakukan pertemuan di kementrian, seperti halnya dilakukan ataupun dijalani oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibadani langsung oleh Gubernur Rusli Habibie,” katanya.
Tak hanya itu, jika ada narasi-narasi muncul terkait persoalan tapal batas tersebut belum mempunyai kesepakatan, maka Ketua DPD II Partai Golkar tersebut memastikan bahwa itu bohong.
“Kan tidak mungkin sekelas Gubernur memberikan narasi-narasi yang tidak benar ke publik,” jelasnya
Jika Wabup Buol terus memprovokasi, ia curiga ada agenda dan kepentingan yang sangat besar dari Buol terhadap wilayah Gorontalo Utara.
“Kenapa saya katakan seperti ini, pasalnya sayapun dari awal sudah bisa mencium dan menduga ini ada keterkaitannya dengan kepentingan bisnis atau perusahaan besar yang masuk dalam rangka penanaman investasi sawit di wilayah Gorut, dan ini semakin benar adanya ataupun semakin tercium bauh kepentingan di sana,” bebernya.
Hamzah selaku pimpinan DPRD juga meminta kepada KPK untuk turun memantau kembali pemerintahan yang ada di Buol. Karena diduga Bupati Buol itu pernah tersandung kasus terkait investasi sawit dengan Arta Lita Suriani salah satu terpidana kasus korupsi.
“Maka sayapun mengharapkan, hal yang sama jangan sampai terulang kembali pada jilid 2. Dan karena mereka sendiri sudah tidak memiliki lahan, maka merekapun masuk ke wilayah Gorut,” ungkapnya.