TATIYE.ID (KABGOR) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut diumumkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Senin (25/5/2026).
Raihan opini WTP ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.
Agenda tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, hingga pimpinan DPRD se-Provinsi Gorontalo.
Pemeriksaan atas laporan keuangan daerah dilakukan setelah BPK menerima dokumen LKPD dari seluruh pemerintah daerah sejak 31 Maret 2026. Pemeriksaan tersebut bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, bersama para kepala daerah dan Ketua DPRD.
Dari Kabupaten Gorontalo, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira.
Turut hadir dalam agenda tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan, bersama perwakilan Inspektorat Kabupaten Gorontalo.
Kehadiran seluruh unsur pemerintah daerah itu menunjukkan sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel.
Capaian WTP ke-16 kali secara berturut-turut ini juga menjadi opini WTP pertama pada masa kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus.
Prestasi tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Gorontalo sekaligus menjadi fondasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan di tengah tantangan fiskal daerah yang terus berkembang.
