TATIYE.ID (SPORT) – Kabar Buruk!. Jika sebelumnya Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) terjerat masalah lahan hingga berbuntut ke pengadilan, kali ini jika atlet atau cabor binaan tidak menunjukkan prestasi, maka DPRD Provinsi Gorontalo akan meniadakan anggaran pembinaannya.
Hal ini terungkap usai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sofyan Puhi, dan Awaludin Pauweni bersama rombongan menyambangi Deputi Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Dr. Raden Isnanta, M.Pd dan Asdep Pembinaan Dan Pengelolaan Sentra dr. Bayu Rahadian, Sp.KJ belum lama ini di Jakarta.
“Banyak hal yang kita peroleh usai pertemuan dengan Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI terkait pembahasan soal pembinaan olahraga daerah. Bahkan kami mencatat beberapa point penting yang terangkum dalam Daftar Inventerisasi Masalah (DIM),” kata Sofyan Puhi yang juga politisi Partai Nasdem tersebut, Kamis (13/01/2022).
Dikatakan Sofyan Puhi, dalam pertemuan tersebut Kemenpora melalui Deputi Pembudayaan Olahraga menguraikan terkait Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Dimana target DBON yang dibiayai oleh APBN tersebut adalah prestasi di tingkat Sea Games, Asean Games, dan Olimpiade.
“Nah, jika diurai kebawah atau ditingkat Provinsi,maka kita sudah harus memiliki Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) yang dibiayai APBD dimana target prestasi minimalnya adalah PON. Jika ini tidak kita lakukan, maka dipastikan kita akan tertinggal dari daerah lain,” kata Sofyan Puhi.
Saat ditanya apa yang akan dilakukan DPRD Provinsi Gorontalo pasca kunjungan ke Kemenpora RI, Sofyan menegaskan pihaknya akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan eksekutif dalam hal ini OPD tehnisnya adalah Dikbudpora Provinsi Gorontalo.
“Langkah kita selanjutnya yakni akan segera menggelar RDP dengan OPD terkait, kemudian akan mengevaluasi pembinaan di PPLP khususnya yang di danai oleh APBD,” terangnya.
Terakhir Sofyan juga menjelaskan soal berapa banyak dana APBD yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk PPLP dan apa prestasi yang telah dipersembahkan untuk daerah. Serta, apakah sudah berimbang antara dana yang telah dikeluarkan dengan prestasi. Itu yang akan menjadi salah satu topik pembahasan saat RDP nanti.
“Setiap siswa atlet di PPLP pertahun menghabiskan anggaran perorang sektat Rp 50 juta totalnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa orang yang berprestasi? apakah ada prestasi di PON, Sea Games, Asena Games, atau Olimpiade? Ini butuh kajian dan evaluasi,” jelasnya. (*)
Berikut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pembinaan di PPLP Gorontalo ;
1. Bahwa pemerintah pusat akan melaksanakan DBON mulai tahun 2022.
2. Bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan penyesuaian pembinaan cabor sesuai dengan DBON dan membuat prioritas daerah untuk pembinaan cabor yang tidak di akomodir di DBON dan merupakan prioritas pemda pada PON misalnya.
3. Bahwa kelangsungan pembinaan di PPLP kedepan akan di sesuaikan secara nasional dengan DBON dan dengan target cabor prestasi olmpiade. Akibatnya jika cabor di PPLP tidak mencapai target nasional dimaksud, maka akan di evaluasi
4. Kementerian berharap pemerntah daerah Kabupaten dan Kota dapat melaksanakan pembinaan cabor lewat PPLD
5. DPRD Provinsi dalam waktu dekat akan menggelar RDP dengan Dikbudpora Provinsi Gorontalo terhadap pembinaan dan prestasi cabor yang dibina di PPLP. Jika prestasi tidak ada, maka kami akan merekomendasikan untuk dievaluasi peganggarannya.
6. Mempertanyakan sudah berapa lama cabor yang dibina di PPLP Gorontalo, dan apa kontribusi prestasi yang telah diberikan kepada daerah serta berapa anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembinaan.
7. Target prestasi untuk atlet dan mantan atlet PPLP APBD adalah dilihat dari perolehan medali di PON
8. Target prestasi untuk atlet dan mantan atlet PPLP APBN adalah peroleham medali di SEA GAMES, ASIAN GAMES, OLIMPIADE.
