BONE BOLANGO — Kehadiran sejumlah delegasi asing di jajaran kursi VVIP pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Bone Bolango, Senin (17/8/2026), terjawab sudah.
Mereka merupakan calon investor strategis yang akan mengguyur investasi berskala besar untuk pembangunan delapan sektor di daerah tanpa menggunakan sepeser pun uang negara.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bone Bolango, Zulkifli Ibrahim, menjelaskan bahwa kehadiran para tamu asing tersebut dalam upacara kenegaraan merupakan wujud penghormatan atas komitmen kerja sama bisnis (Business to Business/B2B) yang sedang dimatangkan bersama pemerintah daerah.
”Kehadiran mereka di area VVIP adalah bagian dari protokolar penghormatan kepada mitra strategis yang membawa program nyata untuk kemajuan Bone Bolango. Dan yang paling krusial, seluruh investasi ini dipastikan 100 persen non-APBD atau tanpa menggunakan uang negara,” ujar Zulkifli, Senin (17/8).
Zulkifli merinci, kedelapan program pembangunan yang akan segera direalisasikan tersebut meliputi
Penyediaan motor listrik,
Pemasangan videotron di seluruh kecamatan,
Pengadaan drone pertanian,
Pembangunan pabrik pakan,
Pengembangan sistem hidroponik pertanian,
Pembangunan pabrik briket,
Penyediaan cold storage perikanan, Pembangunan tower internet gratis dengan radius jangkauan 5 hingga 10 kilometer di beberapa titik.
Sentralisasi Melalui BUMD dan BUMDES dalam skema kerja sama ini, HIPMI Bone Bolango mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mewajibkan seluruh investasi tersebut dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis agar BUMD Bone Bolango dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang sehat dan mandiri secara finansial.
Selain menyasar tingkat kabupaten, program ini dirancang untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi hingga ke akar rumput.
Seiring berjalannya waktu, model bisnis tersebut akan diperluas ke tingkat desa agar seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Bone Bolango turut tumbuh menjadi lembaga yang sehat.
Lebih lanjut, Zulkifli menambahkan bahwa mekanisme belanja pemerintah daerah terhadap fasilitas atau produk dari kedelapan sektor tersebut nantinya wajib melalui pintu BUMD.
”Selain mendapatkan nilai ekonomis, skema pembelian lewat BUMD ini memastikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kita ikut terdongkrak naik secara signifikan,” pungkasnya.
