TATIYE.ID (GORUT) – Cara pandang segelintir pemuda Gorontalo Utara yang menilai bahwa anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara memaksakan kehendak dalam memperjuangkan aspirasi rakyat lewat pokok-pokok pikiran DPRD menuai reaksi politisi Partai Golkar, Hamzah Sidik.
Menurut Hamzah, anggaran yang diperuntukan dalam pembangunan di Gorontalo Utara intinya bersumber dari apirasi rakyat baik yang disampaikan lewat Musrembang berjenjang maupun lewat reses anggota DPRD. Sebab, apa yang disampaikan oleh masyarakat dalam Musrembang itu juga disampaikan di dalam reses.
“Aspirasi masyarakat dalam musrenbang dan reses sangat beririsan. contohnya masyarakat di desa Bualemo, kecamatan Kwandang mengusulkan jalan Dusun Timbuale sebagai prioritas di musrenbang, maka ketika saat itu saya turun reses bersama sekretaris daerah, masyarakat Desa Bualemo menyampaikan juga aspirasi jalan dusun timbuale, sehingga kedua sumber aspirasi ini wajib untuk kita perjuangkan”kata Wakil Ketua DPRD
Masalahnya dalam RKA SKPD, banyak dari aspirasi warga yang tidak di anggarkan, saya ambil contoh Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan. Dalam RKA tahun 2021 tidak ada kegiatan pengadaan sapi, sementara aspirasi kelompok sapi baik di musrengbang maupun reses itu ada, Jadi kami di DPRD dengan kewenangan anggaran yang dimiliki mengambil keputusan untuk mengalihkan beberapa anggaran yang tidak produktif ke program pengadaan sapi yang sudah dijanjikan eksekutif maupun legislatif kepada masyarakat
Hanya memang tambah Hamzah, isu yang di lempar ke masyarakat bahwa ini adalah kepentingan kelompok dan golongan yang ada di DPRD. Dimana pokir yang dilahirkan jumlahnya sengaja di pecah-pecah menjadi kecil. Pertanyaannya, itu kata siapa?, kami di DPRD sejatinya mengusulkan yang besar demi mengakomodir semua aspirasi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.
“Contoh jalan Ponelo yang 7 Milyar itu kan juga aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat ke DPRD lewat reses. Kemudian jalan Dusun Timbuale Desa Bualemo 1.4 milyaran, di dusun Pasir Putih sama juga kurang lebih Rp 6 milyaran disana,” terang Hamzah.
Jadi ada sebagian orang yang ingin menggoreng narasi pembahasan APBD ini menjadi negatif bahwa yang di perjuangkan oleh DPRD itu hanyalah paket paket yang kecil.
Ketua DPD II Partai Golkar ini menambahkan, bahwa Apa yang disampaikan itu bohong besar. Kami di DPRD memperjuangkan pengadaan alat tangkap di Dinas Perikanan itu jumlahnya Milyaran begitu juga rumah mahyani milyaran, jadi tidak benar bahwa kami hanya memperjuangkan paket paket kecil, karena yang kami perjuangkan itu juga harus kami sesuaikan dengan perencanaan di dinas. Misalkan kita mau anggarkan RMU 250 juta itu nggak bisa karena perencanaan dinas ketahanan pangan untuk RMU itu hanya 125 juta
“Jadi intinya narasi yang dibangun oleh sebagian pemuda gorontalo utara tersebut tidak di dukung oleh informasi yang akurat dan cenderung tendensius,” Tandas Hamzah. (*)
