
POHUWATO – Sebuah pengakuan mengejutkan muncul dari seorang wanita yang enggan menyebutkan nama aslinya. Mawar (nama samaran), Ia mengaku memiliki anak kandung hasil hubungan gelap dengan salah satu Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Hubungan yang terjalin sejak tahun 2016 ini kini meninggalkan beban berat, setelah anak yang lahir dari ikatan tersebut tumbuh dengan kelainan fisik yang membutuhkan perawatan khusus. Senin (13/07) 2026
Menurut cerita Mawar, pada awalnya oknum pejabat yang kini masih aktif menjabat itu tidak menolak mengakui status anak tersebut sebagai buah hubungan mereka. Bahkan, ia mengklaim banyak saksi yang mengetahui kedekatan mereka.
“Iya, ini anaknya. Kami pernah berjalan bersama ke Makassar hingga Jakarta. Beberapa rekan kerja di kantornya pun ada yang tahu soal hubungan kami,” ujar Mawar dengan nada tertekan.
Kini, usia anak tersebut genap 9 tahun yang kian menuntut perawatan lebih intens. Sebagian anggota tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana anak seusianya. Mata sulit berkedip, bibir atas kaku hingga sulit digerakkan, serta keterbatasan gerak yang membuatnya belum mampu buang air besar tanpa bantuan popok.
“Kasian anak ini, Kak. Ia bahkan belum bisa jongkok dengan benar. Semua ini butuh biaya dan perhatian, sesuai janji yang pernah diucapkan Bapaknya dulu,” pungkasnya dengan suara bergetar.
Mawar juga menepis tegas tuduhan yang menyebut hubungan mereka sekadar transaksional. Bukti yang ia paparkan justru menunjukkan komitmen yang pernah diberikan pejabat tersebut.
“Kalau dibilang transaksional, mana mungkin dia membelikan kami dua unit rumah dan satu mobil? Itu bukan sekadar urusan uang semata. Terakhir kali kami berhubungan masih di tahun 2023 lalu,” tegasnya.
Saat ini, harapan satu-satunya ibu dan anak itu adalah perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Mengingat oknum yang bersangkutan adalah pejabat publik yang memegang amanah negara, Mawar berharap nilai kemanusiaan dan tanggung jawab pribadi tidak luntur di balik jabatan yang disandangnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak oknum Kepala Dinas maupun pimpinan instansi terkait.















