TATIYE.ID (GORUT) – Kritikan dari berbagai pihak tentang kondisi Kabupaten Gorontalo Utara saat ini berujung pada evaluasi terhadap Kaban Keuangan serta kepemimpinan Pj Bupati Sila Botutihe.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik Djibran menengahi bahwa saat paripurna kemarin Pj Bupati telah menjelaskan mekanisme transfer pusat ke daerah yang setiap bulan itu hanya sebesar Rp26 Milyar.
Dimana, alokasinya diperuntukkan pembayaran gaji ASN, PPPK, DPRD sebanyak Rp18,3 M, bunga pinjaman Dana PEN Rp2,2 M, Siltap Kepala Desa dan tunjangan operasional BPD Rp3,3 M, dan sisanya kurang lebih Rp2,2 M dipergunakan untuk belanja rutin listrik, air serta operasional.
Sehingga, dengan anggaran yang sangat terbatas itu, membuat Pemerintah Daerah Gorut membuat skema yang lebih selektif dalam manajemen keuangan.
Atas dasar itu, Hamzah menduga ada pihak di internal Pemda Gorut yang sengaja memanas-manasi sehingga membuat gaduh di masyarakat.
“Saya menduga ada orang – orang yang dengan sengaja membuat kegaduhan di publik, dengan cara memanas – manasi,” ujar Hamzah.
Selain itu, Fraksi Golkar tetap berkomitmen agar Pemda dapat menyelesaikan seluruh hak keuangan pegawai sebelum Hari Raya Idul Fitri, demi menjaga stabilitas daerah.
“Sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, kami memahami dengan bijak keterbatasan kondisi keuangan saat ini akibat skema transfer pemerintah pusat yang berbeda pada periode-periode sebelumnya, sehingga ketika terjadi desakan penyelesaian hak-hak ASN, PPPK maupun yang menerima gaji dari APBD tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” tuturnya.
Lanjut Hamzah, dalam situasi saat ini Fraksi Golkar mendesak Pj Bupati dan Sekretaris Daerah bisa memberikan informasi yang utuh terkait kondisi keuangan, sekaligus memproses ASN yang bertentangan dengan kode etik ASN.
“Kami meminta kepada Pj Bupati untuk segera memproses permohonan pindah tugas Kaban Keuangan dan mengganti yang bersangkutan paling Lambat 1×24 jam. Hal ini untuk menghindari syak wasangka, fitnah dan kegaduhan di ruang publik yang ditimbulkan oleh pandangan-pandangan sebagaian besar orang bahwa sumber masalah di Gorontalo Utara adalah Kaban Keuangan, yang mana justru Fraksi Partai Golkar melihat dan menilai selama berinteraksi dengan Kaban Keuangan, kami justru memiliki pandangan lain,” tutupnya.
