TATIYE.ID (BONE BOLANGO) — Tepat pada hari ini, Jumat, 14 Agustus 2026, 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango resmi menginjak tahun kedua masa jabatannya untuk periode 2024–2029.
Namun, momentum dua tahun masa bakti ini diwarnai tantangan berat. Para legislator kini dihadapkan pada dilema tajam: tingginya ekspektasi konstituen yang menagih janji politik berbenturan langsung dengan kondisi kas daerah yang tengah mengalami pengetatan akibat kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tekanan politik di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing dilaporkan semakin menguat. Di tingkat akar rumput, warga terus menagih janji-janji kampanye terkait perbaikan infrastruktur jalan desa, pemenuhan bantuan alat pertanian, hingga pembenahan fasilitas pelayanan publik.
Di sisi lain, ruang gerak DPRD sangat terbatas. Postur APBD Bone Bolango saat ini mengharuskan adanya rasionalisasi di berbagai sektor pembangunan demi menjaga kesehatan fiskal daerah. Beban kas daerah dinilai semakin berat karena terhimpit oleh dua kewajiban finansial yang besar, yakni pemotongan anggaran untuk pelunasan cicilan pokok dan bunga Hutang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta mandat pusat untuk memastikan ketersediaan anggaran guna membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kondisi ini memicu posisi yang sangat sulit bagi para wakil rakyat. Pasalnya, mayoritas masyarakat di tingkat desa dinilai tidak tersentuh oleh alasan teknokratis birokrasi seperti “defisit fiskal”, “potongan hutang PEN”, “beban gaji PPPK”, atau “efisiensi anggaran”. Bagi konstituen, anggota dewan yang telah terpilih wajib merealisasikan komitmen pembangunannya.
Menanggapi situasi fiskal yang membelit jalannya pembangunan daerah, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bone Bolango, Zulkifli Ibrahim, turut angkat bicara. Ia menyoroti pentingnya terobosan konkret dari pihak legislatif maupun eksekutif agar ekonomi daerah tidak jalan di tempat.
“DPRD dan Pemerintah Daerah tidak bisa lagi hanya pasrah dan meratapi keterbatasan APBD akibat jeratan hutang PEN dan beban gaji pegawai. Ini saatnya berpikir out of the box. Keterbatasan anggaran ini harus dijawab dengan kolaborasi bersama sektor swasta dan pengusaha lokal untuk menggerakkan ekonomi,” tegas Zulkifli.
Zulkifli juga menekankan bahwa peran DPRD di masa krisis fiskal ini justru sangat krusial dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat.
“Kami di HIPMI mendorong agar DPRD melahirkan regulasi yang benar-benar mempermudah investasi masuk ke Bone Bolango dan memberdayakan UMKM secara nyata. Jika iklim usahanya bagus, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasti akan merangkak naik, dan itu adalah solusi paling rasional untuk menyelamatkan kas daerah kita saat ini,” tambahnya.
Sejalan dengan pandangan tersebut, kinerja legislatif kini memang dituntut untuk menggeser fokus kerja dari sekadar pendekatan pembangunan fisik berbasis kas daerah ke empat fungsi utama:
- Dorongan Agresif Peningkatan PAD: DPRD dituntut untuk memacu eksekutif agar lebih inovatif dalam mendongkrak PAD melalui kemudahan investasi dan pengelolaan potensi daerah.
- Produktivitas Legislasi Pro-Ekonomi: Mendorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang berdampak langsung pada kemudahan usaha dan perlindungan sektor pertanian lokal tanpa membebani APBD secara berlebihan.
- Pengawasan Ketat Eksekutif: Memperketat fungsi controlling untuk memastikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memangkas belanja seremonial dan fokus penuh pada program pengentasan kemiskinan serta layanan dasar.
- Advokasi Lintas Tingkatan: Melakukan lobi politik yang lebih agresif untuk menjemput program pembangunan dari APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun APBN pusat.
Memasuki tahun ketiga periode 2024–2029, kemampuan merawat kepercayaan rakyat di tengah keterbatasan anggaran menjadi batu ujian sesungguhnya bagi 25 wakil rakyat Bone Bolango.
Sisa tiga tahun masa jabatan ini akan membuktikan kualitas kepemimpinan para legislator dalam mencari jalan keluar bagi kesejahteraan warganya, meskipun kas daerah sedang dikepung oleh jeratan Hutang PEN, kewajiban belanja pegawai, dan efisiensi yang ketat
