TATIYE.ID (GORUT) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara memastikan dan menjamin, anggaran untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan tersebut akan utuh dibayarkan paling lambat minggu depan atau akhir Juli 2022.
“Saya tegaskan pihak BPJS harus segera mengaktifkan dan mengembalikan biaya pengganti bagi aparat desa yang telah terlanjur membayar sendiri,” jelas Roni, (13/7/2022).
Selain itu Roni juga menegaskan, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak BPJS, maka DPRD sendiri akan melakukan pembahasan kembali, dan hanya akan menetapkan pembayaran untuk 8 bulan saja.
“Sisanya 4 bulan atau sekitar Rp500 juta, kami dari DPRD meminta pemerintah daerah untuk mengembalikan biaya pengganti bagi aparat desa yang tidak mendapatkan haknya,” ucapnya.
Sementara anggaran 4 bulan tersisa di Tahun Anggaran 2022, diusulkan untuk menanggung biaya kesehatan secara langsung bagi aparat desa yang memerlukan pengobatan di fasilitas kesehatan. (*)
