TATIYE.ID (GORUT) – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara melontarkan kritik keras terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor galian C.
Dalam rapat gabungan komisi bersama pelaku usaha, Senin (6/4/2026), anggota DPRD, Hendra Nurdin menyoroti lemahnya pengelolaan data perusahaan tambang yang dinilai belum akurat dan masih banyak yang belum terdata.
“Datanya belum lengkap, masih ada perusahaan yang belum masuk. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Hendra.
Ia mendesak OPD terkait, khususnya dinas perizinan, untuk segera melengkapi data tersebut sebagai dasar optimalisasi PAD. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada potensi, tetapi pada lemahnya penguasaan data oleh pemerintah daerah.
Tak hanya itu, politisi tersebut juga mengkritik etos kerja OPD yang dinilai tidak proaktif di lapangan. Ia menyinggung kebiasaan sebagian aparatur yang enggan turun langsung tanpa dukungan anggaran perjalanan dinas
“Kami dari DPRD sudah dua hari turun tanpa SPPD. Kalau OPD tidak mau bergerak hanya karena itu, maka patut dipertanyakan komitmennya sebagai pelayan rakyat,” ujarnya.
Hendra menegaskan bahwa pendekatan administratif semata tidak cukup. OPD diminta lebih aktif melakukan penelusuran dan penagihan langsung terhadap potensi pajak dari perusahaan galian C.
Ia juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif agar potensi PAD yang besar dari sektor tersebut tidak terus terabaikan.
“Jangan tunggu perjalanan dinas baru bergerak. Demi daerah, wajib turun ke lapangan,” pungkasnya.
