TATIYE.ID (GORUT) – Sekretaris Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Hendra Nurdin, menyampaikan kekecewaannya terhadap Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) yang tidak menghadiri agenda konsultasi penting dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon pada Kamis (16/1/2025), Hendra menilai BKPP kurang menunjukkan sikap proaktif dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
“Seharusnya BKPP lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ini, bukan justru tidak hadir dalam konsultasi penting seperti ini,” ujar Hendra.
Ia menjelaskan bahwa DPRD Gorontalo Utara telah menjadwalkan agenda konsultasi tersebut dan bahkan telah menyampaikan undangan serta pemberitahuan resmi kepada pihak BKPP. Namun, ketidakhadiran BKPP justru menimbulkan tanda tanya besar soal keseriusan mereka dalam menangani isu-isu kepegawaian.
“Kami sudah mendapatkan berbagai masukan dari BKN, tetapi sayangnya BKPP tidak ikut serta. Padahal, ini menyangkut kebijakan yang harus mereka tindak lanjuti,” tambahnya.
Hendra berharap BKPP bisa lebih kooperatif ke depannya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan strategis untuk peningkatan tata kelola kepegawaian di daerah.
