TATIYE.ID (GORUT) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024. Penyampaian rekomendasi tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Gorut yang digelar pada Jumat, 25 April 2025.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gorut, Windra Lagarusu, menjelaskan bahwa rekomendasi yang diberikan berkaitan dengan sejumlah isu strategis yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat bersama. Menurutnya, terdapat enam isu strategis yang menjadi fokus rekomendasi, yakni sektor pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlindungan perempuan dan anak, serta mitigasi bencana.
“Untuk sektor pendidikan, Pansus DPRD merekomendasikan antara lain peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk infrastruktur sekolah terutama di daerah terpencil, memperluas akses beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi, serta mendorong digitalisasi pembelajaran di semua jenjang pendidikan,” ungkap Windra.
Selain itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta untuk menjamin ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan, termasuk puskesmas rawat inap. Rekomendasi lainnya yakni penambahan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan, khususnya alat kesehatan dan ambulans, peningkatan program sosialisasi kesehatan preventif seperti imunisasi dan gizi balita, serta optimalisasi pelayanan BPJS dan pengawasan terhadap pelaksanaannya di lapangan.
Di bidang pengelolaan keuangan, Pansus DPRD Gorut menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien melalui sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Rekomendasi lainnya adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah melalui digitalisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah. “Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan APBD juga perlu diperkuat,” tambah Windra.
Untuk peningkatan PAD, DPRD menekankan potensi pada sektor pariwisata serta kelautan dan perikanan. Eksekutif direkomendasikan melakukan pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat, menyediakan infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses jalan, toilet umum, dan papan informasi, serta memaksimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sementara itu, terkait isu perlindungan perempuan dan anak, Pansus DPRD Gorut mendorong penguatan lembaga perlindungan anak dan perempuan di tingkat kabupaten hingga desa, peningkatan alokasi anggaran, serta penguatan kapasitas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Untuk isu mitigasi bencana, Pansus DPRD merekomendasikan sejumlah langkah strategis, di antaranya rehabilitasi dan konservasi hutan serta daerah aliran sungai (DAS), normalisasi sungai dan pembangunan drainase memadai, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, serta penyusunan pengawasan ketat terhadap tata ruang (RT/RW) agar pembangunan tidak melanggar kawasan rawan bencana.
“Semua itu merupakan bentuk dorongan DPRD kepada eksekutif dalam rangka upaya pencegahan longsor dan banjir di wilayah Gorontalo Utara,” pungkas Windra Lagarusu.
