Tatiye.id (Bone Bolango) – Rencana pemerintah pusat melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN dilingkungan masing-masing sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menPAN-RB) bernomor B/ISII IM SM.01.OO/2022. berisi tentang pendataan pegawai non-ASN dalam suratnya Mahfud meminta setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) melakukan pendataan kembali.
Hal tersebut mendapat sorortan serius dari Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Zainudin Pedro Bau, Dirinya meminta kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini dinas terkait melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bone Bolango dalam proses pendataan ini benar-benar benar transfaran tanpa kolusi dan nepotisme.
” BKD selaku dinas yang bertanggung jawab pada proses pendataan tersebut harus benar-benar transparan, Jangan sampai ada data honorer siluman” kata Pedro Bau, Senin (1/8).
Lebih lanjut dirinya menerangkan bahwa sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa setiap pendataan maupun seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) permainan data menjadi salah satu celah yang dimainkan
“Ada yang terdaftar sebagai honorer namun yang bersangkutan tidak bekerja tapi sebaliknya ada yang sudah belasan tahun bekerja tapi namanya tidak ada dan setelah ikut seleksi justru yang baru masuk ini yang lulus, ironisnya lagi yang lulus kebanyakan bukan putra daerah lagi, kasian kan hak mereka di rebut siluman kata pedro,” ucapnya.
“Kalau perlu pemerintah melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam validasi data untuk mencegah honorer siluman masuk, tidak ada tempat bagi honorer siluman di bone bolango,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Bone Bolango.terjadi serta data base honorer harus diuji publik kembali jangan sampai masuk tenaga bodong,” ungkapnya.
