Dinilai Cukup Baik, MCP Pemprov Gorontalo 2020 Capai 82,10 Persen

Jajaran Pemprov Gorontalo (kanan) saat menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan tim Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Kamis (28/1/2021). Foto: Haris.

TATIYE.ID (GORONTALO) – Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih nilai 82,10 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Monitoring Control for Prevention (MCP). capaian itu dinilai cukup baik untuk tahun 2020.

MCP merupakan sistem yang dibangun KPK dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang meliputi delapan area perubahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.

“Alhamdulillah dari delapan area perubahan itu capaian kita untuk tahun 2020 cukup baik, nilainya mencapai 82,10 persen,” ungkap Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim usai rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan tim Koordinasi Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Kamis (28/1/2021).

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota lanjut Idris, MCP tertinggi diraih oleh Kota Gorontalo dengan nilai mencapai 83,87 Persen dan yang terendah Boalemo dengan nilai 27,13 Persen.

Dikesempatan itu, Idris juga menyampaikan progres Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprov Gorontalo untuk tahun 2020. Dari 427 wajib LHKPN, saat ini yang sudah melaporkan tercatat sebanyak 135 pejabat atau mencapai 31,6 persen.

“Pelaporan LHKPN ini akan terus kita pacu hingga batas akhir pada Maret 2021. Kita optimis bisa mengulang kembali prestasi 100 persen pelaporan LHKPN yang diraih tahun 2020 di mana Provinsi Gorontalo meraih KPK Award,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK, Asep Rahmat Suwandha menuturkan, pertemuan dengan jajaran Pemprov Gorontalo tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi dan sekaligus memperkenalkan diri sebagai pejabat baru yang membawahi Provinsi Gorontalo.

“Di pertemuan itu, pihak kami juga menyampaikan rencana kerja Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK di Provinsi Gorontalo yang meliputi kegiatan koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan,” kata Asep.

Sebelum bersilaturahmi dengan Wagub, Asep mengakui sudah bersilaturahmi dengan pimpinan Forkopimda Provinsi Gorontalo, mulai dari pak Kajati, Kapolda, Pengadilan Tinggi, BPK, BPN dan beberapa instansi lainnya. (Adv)

Exit mobile version