TATIYE.ID (POLITIK) – Bak drama telenovela, gejolak internal partai Demokrat di Kabupaten Gorontalo terus berkelanjutan pasca Arifin Djakani menyatakan mundur dari konstalasi Pilkada.
Sebelumnya, pernyataan Arifin batal maju di Pilkada menimbulkan reaksi dari beberapa pihak salah satunya Ketua Desk Pilkada Demokrat Kabupaten Gorontalo, Nasir Potale.
Nasir mengaku belum menerima secara resmi pernyataan tertulis pengunduran Arifin khususnya di jajaran pengurus DPC Demokrat Kabupaten Gorontalo. Sehingga, pihaknya masih mendukung Arifin untuk bertarung di Pilkada serentak November mendatang.
Tentu drama ini tidak hanya sampai disitu. Pernyataan Nasir Potale kembali ditanggapi oleh Bangkit Bobihoe yang notabene sesama kader Demokrat.
Kepala Bappiluda DPD Demokrat Provinsi Gorontalo itu mengatakan bahwa seorang Nasir Potale, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang juga sekertaris DPC tersebut tidak paham berorganisasi. Tidak ada dalam aturan partai ketika kader maupun bukan kader yang telah mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati ketika mundur atau tidak jadi maju harus buat surat pengunduran diri dari calon, kemungkinan besar di partai manapun tidak ada aturan seperti itu..
“Jadi saya membantah apa yang disampaikan oleh pak Nasir Potale harus ada surat resmi pernyataan tertulis untuk mundur dari daftar calon kepala daerah dari partai Demokrat. Tidak seperti itu aturannya. Ini pak Nasir tidak paham organisasi,” kata Bangkit dengan tegas, pada tatiye.id via WhatsApp, Kamis (8/8/2024).
Bangkit menyampaikan bahwa 6 Kabupaten kota telah membentuk Despilkada di tingkatan DPC dan ke 6 DPC ini telah membuka pendaftaran bakal calon Bupati / wakil bupati, dan bakal calon wali kota / wakil wali kota.
Untuk Kabupaten Gorontalo terdapat kader dari yang siap maju yaitu ketua DPC mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil Bupati. Dan saat itu Arifin Jakani membentuk tim komunikasi untuk menjajaki partai koalisi dan calon yang akan bakal berpasangan dengan Arifin Jakani, dan itu sudah berjalan sebagai mana biasa. Namun sayang, Bangkit menyoroti komunikasi politik yang kesannya memalukan.
“Bahkan, mereka melakukan komunikasi politik sampai membawa masa yang di sertai orasi dengan orasi meminta jadi calon wakil bupati ke salah satu calon bupati dari partai tersebut, dan ini hal yang sangat memalukan partai namun kami masih memaklumi karena mungkin ini merupakan gaya politik baru yang di bangun oleh teman teman tim komunikasi Arifin. Kejadian ini jadi viral menjadi berita nasional bahkan DPP sudah tau hal ini. Akan tetapi saya sendiri yang sudah mengklarifikasi di DPP,” lanjut Sekretaris Desk Pilkada Demokrat Provinsi Gorontalo itu.
Dengan berjalan waktu semakin dekat masa pendaftaran bakal calon bupati / wakil bupati, bakal calon wali kota / wakil wali kota dan belum ada partai koalisi dan pasangan calon kandidat, maka DPD membuat rapat dan memutuskan batas waktu penjaringan oleh DPC sampai tanggal 27 Juli dan sekaligus mengundang semua ketua ketua DPC se Provinsi Gorontalo rapat finalisasi hasil penjaringan partai koalisi dan pasangan, apabila dalam rapat tanggal 27 Juli belum ada hasil finalisasi maka DPD akan ambil alih komunikasi politik baik koalisi partai dan pasangan calon Bupati / wakil bupati, calon wali kota / wakil wali kota.
Namun dua hari sebelum pelaksanaan rapat finalisasi Arifin Jakani menelpon sekretaris DPD Amir Habuke untuk ketemu, dan bertemulah Arifin Jakani dengan Amir Habuke di sebuah Warkop yang berada di telaga biru di saksikan langsung oleh kader muda partai Demokrat Kabupaten Gorontalo.
Arifin Jakani menyatakan sikap tidak maju sebabagai calon Bupati / calon wakil bupati dengan pertimbangan usaha beliau dan lain sebagainya sekaligus beliau minta maaf karena selama ini partai tersandra karenanya. Arifin Jakani minta ijin tidak hadir di rapat finalisasi tanggal 27 Juli akan tetapi pengunduran dirinya sebagai calon bupati / wakil bupati di mintai tolong sama Amir Habuke untuk di sampaikan di rapat tersebut.
Sebagai kader partai, tentu dirinya juga bangga ketika ada kader Demokrat yang maju dalam perhelatan Pilkada. Namun jika ada kader yang menolak maju, tidak menjadi persoalan selama itu tidak membingungkan para kader lainnya.
“Cara-cara mereka ini bisa merusak citra dan marwah partai. Kami sudah memberikan kesempatan dan itu kami dampingi. Seperti bebrapa pekan yang lalu komunikasi yang dibangun dengan semua calon bupati/wakil bupati dan juga partai-partai lainnya. Namun ketika akan diputuskan pak Arifin sudah tidak mau lagi dan ada beberapa calon bupati/wakil bupati yang diperlakukan seperti itu. Jadi hanya terkesan main-main. Janganlah seperti itu. Ini sama saja membingungkan para kader lainnya,” tandas Bangkit.