TATIYE.ID (KABGOR) – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kabupaten Gorontalo menggelar demonstrasi dengan tuntutan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), menolak kenaikan bahan pokok dan meminta menstabilkan harga bahan pokok, menolak penundaan pemilu juga meminta presiden mencopot menteri yang menyuarakan 3 periode jabatan Presiden.
Massa aksi gabungan dari dua Universitas yakni Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) dan Universitas Gorontalo (UG) ini selain melaksanakan orasi di bawah Pakaya Tower juga mendatangi DPRD Kabupaten Gorontalo.
Di DPRD Kabupaten Gorontalo massa aksi mewarnai aksinya dengan membakar ban bekas, selain itu juga meminta masuk ke ruang DPRD sehingga beberapa kali terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang memblokade depan DPRD.
Untuk mengamankan jalannya aksi terlihat begitu antusias Kapolres Gorontalo, AKBP Ahmad Pardomuan didampingi Dandim 1314 Gorontalo Utara Letkol Kav Embi Triono dan juga terlihat Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, MH yang melihat langsung jalannya aksi dari Aliansi BEM Se-Kabupaten Gorontalo itu.
Dengan kepiawaian seorang Kapolres Gorontalo yang tidak mau terpancing emosi dengan massa aksi sehingga dorong-dorongan antara aparat dan mahasiswa yang hampir ricuh dapat diredam.
Olehnya, setelah beberapa jam melangsungkan orasi di depan DPRD Kabupaten Gorontalo akhirnya masa aksi diterima anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi PPP Jayusdi Rivai, yang juga menandatangani tuntutan massa aksi.
Dalam orasinya Jendral Lapangan, Abdul Sarif menegaskan, jika kebijakan pemerintah saat ini sangat merugikan masyarakat Indonesia.
“Kebijakan pemerintah saat ini tidak pro rakyat, sehingga kami turun ke jalan. Semua kebijakan sangat menyengsarakan rakyat entah dari naiknya BBM, bahan pokok dan lainnya,” tegasnya.
Sehingga melalui aksi demonstrasi itu, pihaknya meminta Pemerintah meninjau kembali semua kebijakan yang mencekik masyarakat.
“Kita ini suasana masa pemulihan ekonomi dimana sebelumnya semuanya lumpuh akibat covid-19 namun, di situasi seperti ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat bahkan meminta menunda pemilu juga melanjutkan kepemimpinan Presiden 3 periode,” tutur Abdul Sarif.
Senada dengan Abdul Sarif salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Rizal Agu meminta agar presiden mencopot menteri yang menyuarakan 3 periode jabatan presiden.
“Kami minta copot menteri segala urusan yang selalu menyuarakan 3 periode jabatan presiden, ini jelas-jelas mengkhianati undang-undang,” tandas Rizal.