Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah dalam, khususnya berkaitan dengan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas penanganan bencana. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pohuwato menggelar sosialisasi awal dan FGD indeks ketahanan daerah (IKD) dalam penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten Pohuwato tahun 2025-2029.
Kegiatan yang berlangsung di aula Dinas PUPR dibuka Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan dihadiri Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, Direktorat Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana BNPB RI, Aspirmanto Wasono, S.Si,. M.DistMgt, perwakilan Forkopimda Pohuwato, Sekda Iskandar Datau, asisten, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, media, LSM, praktisi, akademisi dan para pemerhati kebencanaan, Rabu, (17/07/2024).
Dalam sambutannya, Bupati Saipul mengatakan, seperti kita ketahui bersama Kabupaten Pohuwato adalah kawasan rawan bencana. Banyaknya kejadian bencana yang terjadi belakangan ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, kejadian-kejadian tersebut memberikan pengaruh negatif kepada berjalannya roda pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.
Dampak negatif dan kerugian yang ada kata bupati, pada dasarnya dapat dikurangi apabila kita memiliki data dan analisa yang memadai dalam hal pengkajian risiko bencana. “Dalam rangka itulah pemerintah daerah melalui BPBD mendorong percepatan menyusun dokumen kajian risiko bencana untuk dapat menghasilkn dokumen KRB yang real dan akurat sebagai acuan untuk memetakan serta meminimalisir risiko bencana serta sebagai referensi untuk perencanaan pembangunan kedepan Kabupaten Pohuwato”,jelas Bupati Saipul.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat tentu saja sangat mengharapkan penyusunan kajian risiko bencana ini dapat mengidentifikasi potensi ancaman bencana, jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana, sehingga dapat ditekan se-minimalisir mungkin.
“Ucapan terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditengah-tengah kesibukan meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada Kabupaten Pohuwato dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana”,pungkas Bupati Saipul.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio, melaporkan tujuan dari kegiatan antaranya sebagai parameter dalam pemenuhan standar pelayanan minimum penanggulangan bencana.
Ditambahkannya, kegiatan yang akan dilaksanakan selama 4 bulan menghadirkan narasumber dari BNPB, masing-masing, Asfirmanto Wasono, S,Si, M.DistMgt, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. BNPB RI, Sumardani Kusmajaya, SP,. M.Si, Perencana Wilayah Analis Utama, BNPB, serta Osmar Shalih, S.Si.,M.Si, Geografi, Pemetaan, BNPB.
“Penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemda, tapi juga perlu ada kepedulian bersama dari semua stakeholder, termasuk di dalamnya para pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri harus punya komitmen dan tanggung jawab bersama dalam penanganan penanggulangan bencana dalam suatu daerah”,pungkas Kalaksa BPBD Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio.