TATIYE.ID (GORUT) — Belum sehari dilantik oleh Gubernur Provinsi Gorontalo, Gusnar Ismail, Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu bersama Wakil Bupati Nurjana H. Yusuf langsung tancap gas.
Tak menunggu esok dan tanpa banyak kata, Thariq bersama Nurjanah kembali menemui Gubernur untuk menyerahkan secara resmi dokumen usulan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Sumber Daya Laut di bagian Utara Provinsi Gorontalo di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (19/6/2025).
Momen unik ini mengundang perhatian dan tanya para tamu undangan yang hadir. Mengapa tidak, aksi Thariq-Nurjana yang di luar agenda dan tiba-tiba ini tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan munkin menjadi yang pertama di Indonesia. Belum pernah ada Bupati dan Wakil Bupati langsung bertindak sesaat setelah dilantik, yaitu menyerahkan dokumen usulan untuk menjaga sumberdaya laut bagian utara yang menjadi salah satu nadi kehidupan rakyat Gorontalo Utara.
Usulan pembentukan tim terpadu ini dinilai sebagai langkah jitu dalam mendukung dan memperkuat dampak program unggulan pemerintah provinsi tentang Agromaritim melalui sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjaga kawasan perairan utara yang kaya sumber daya namun rawan pelanggaran.
“Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati mengajukan Usul Pembentukan Satgas Terpadu Pengawasan Laut yang menjadi Kewenangan Provinsi dan dalam rangka tugas kami mendukung program Agromaritim Pemerintah Prov. Gorontalo” ujar Thariq saat itu.
Gaya kepemimpinan tak biasa ini sepertinya menjadi bukti komitmen pasangan Thariq-Nurjana untuk langsung bekerja sejak menit pertama dilantik. Apalagi sumber daya laut menjadi nadi kehidupan rakyat yang memang sudah seharusnya dijaga bersama dengan aksi nyata.
Wilayah laut bagian utara Provinsi Gorontalo, yang masuk dalam yurisdiksi provinsi sejauh 0–12 mil dari garis pantai, menjadi salah satu kawasan yang paling strategis namun rawan pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap terlarang, hingga pencemaran laut. Dalam beberapa tahun terakhir, pengawasan laut dinilai masih kurang efektif karena terbatasnya sinergi antar-lembaga.
Dokumen yang diserahkan tersebut memuat kajian dan rekomendasi pembentukan tim terpadu yang melibatkan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten bersama stakeholder terkait dalam pengawasan dan pemanfaatan sumber daya laut di Gorontalo Utara.
Hal ini mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur kewenangan pengelolaan laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan wilayah laut 0–12 mil laut dari garis pantai menjadi kewenangan provinsi. Namun, kabupaten/kota yang berada di wilayah pesisir tetap memiliki kepentingan strategis dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan ekosistem.
Selain itu, regulasi lain yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, yang menekankan pentingnya pengawasan terintegrasi dan perlindungan wilayah laut dari berbagai bentuk pelanggaran.
“Jadi yang kita ingin wujudkan sejak menit pertama dilantik adalah sinergitas dan kolaborasi dalam menjaga dan mempertahankan nadi kehidupan rakyat Gorut” ujar Thariq.
Dijelaskan dari usulan pembentukan tim terpadu itu, bisa melahirkan langkah awal koordinasi teknis dan rencana aksi jangka pendek, seperti pembentukan posko pengawasan gabungan, pelatihan patroli laut, dan pelibatan masyarakat dalam sistem pengawasan berbasis informasi cepat.
Ketua DPRD Provinsi Thomas Mopili tampak menyambut baik atas usulan dan kajian pembentukan tim terpadu ini. Menurutnya penguatan kelembagaan dan sinergi lintas pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan yang dijalankan sesuai dengan mekanisme, aturan dan kewenangan masing-masing semua pihak yang terlibat.
Dengan penyerahan usulan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja cepat dan tepat sejak awal masa jabatan, dimulai dari sektor strategis: perlindungan laut dan sumber daya alam. Jika disetujui dan diimplementasikan, tim terpadu ini diharapkan menjadi model kolaborasi daerah dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan wilayah pesisir dan laut di Gorontalo.(*)
